BNPT: Belum Ada Rencana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS

0
905

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan hingga saat ini belum ada rencana pemerintah Republik Indonesia (RI) memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS. Diperkirakan ada sekitar 600 anggota ISIS yang mengaku asal Indonesia, berada di kamp-kamp pengungsian di Suriah. Mereka dikabarkan ingin pulang ke Indonesia, tapi konyolnya mereka telah membakar paspor RI. Kabar simpang siur pun beredar terkait pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

 “Kita luruskan kembali bahwa informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada. Yang ada adalah informasi yang didapatkan BNPT dari beberapa komunitas internasional baik saluran intelijen maupun badan-badan internasional tentang sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighter) dan keluarganya di Suriah yang ada di bebrapa kamp pengungsian. Dan diantaranya lebih dari 600 orang yang pengakuannya adalah WNI. Itupun juga belum diverifikasi,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dalam jumpa persnya di kantor BNPT Jakarta, Gedung BUMN, Jumat (7/2/2020)

Pernyataan itu sekaligus untuk meluruskan berita di berbagai media massa yang simpang siur terkait rencana pemerintah yang akan memulangkan WNI Eks ISIS dari Suriah. Akibat banyaknya berita yang penjelasannya kurang utuh tersebut membuat masyarakat menjadi resah.

Suhardi menambahkan atas informasi yang diterima BNPT dari berbagai pihak tadi untuk dilaporkan kepada Menko Polhukam. Dan informasi itu juga bukan milik BNPT saja. Ada tiga lembaga, yakni pertama, BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme, kedua, Badan Intelijen egara (BIN) dan ketiga, dari Kepolisan dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror.

“Dari informasi yang didapat tersebut kami rapatkan, bagaimana menangani informasi semacam ini. Pak Menko Polhukam tidak langsung (memberi keputusan). Kami (BNPT) yang memberikan paparan, kemudian Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya yang memberikan tanggapan dengan berbagai aspek dan pandangannya,” kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI ini.

Lebih lanjut Suhardi menjelaskan, dari informasi yang didapat, mayoritas Eks ISIS yang mengaku WNI itu terdiri atas perempuan dan anak-anak yang berada di tiga kamp pengungsian yaitu Al-Roj, Al-Hol dan Ainisa. Namun pemikiran mereka tetap perlu juga diwaspadai.

“Mereka sudah punya pengalaman (pemahaman ideologi kekerasan) semacam itu. Nah, ini perlu jadi pemikiran kita semua sebelum mengambil keputusan,” kata Suhardi.

Namun demikian menurut mantan Kabareskrim Polri ini, mereka ini tentunya akan diklarifikasi terlebih dahulu karena data yang ada masih berupa nama aliasnya saja dan bahkan hanya foto. Mereka saat ini berada di tiga kamp yang ada di Suriah yakni Al-Roj, Al-Hol dan Ainisa.

“Jadi informasi itu masih mentah dan butuh diverifikasi. Kita tidak dari pengakuan mereka-mereka saja. Karena beberapa diantaranya bilang katanya asal orang Indonesia. Tapi mana buktinya? Mereka enggak bisa juga jawab. Ini tentu perlu verifikasi,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Dalam verifikasi itu menurut Kepala BNPT, Kemendagri akan mengecek data kependudukan mereka, sedangkan, Densus 88 juga akan ikut memetakan rekam jejak mereka terkait aktivitas terorisme.

“Minimal ada empat instansi untuk verifikasi sehingga kita mendapatkan data yang valid,” tuturnya.

Setelah proses identifikasi itu selesai, selanjutnya pemerintah akan melakukan banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Salah satu hal yang dipertimbangkan yakni aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Karena di dalam Undang-undang dikatakan kalau seorang warna negara sudah berperang di negara lain itu akan kehilangan kewarganegaraan. Tetapi, bagaimana dengan anak dan istrinya? Itu kan yang perlu dibahas. Nanti dirumuskan, setelah itu Pak Menko Polhukam yang mengambil keputusan. Baru kita laporkan kepada Wapres dan Pak Presiden gitu. Jadi jangan bingung, kasian masyarakat,” katanya.