Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden memenuhi janjinya dengan mencabut kebijakan larangan perjalanan Muslim yang diterapkan di era Donald Trump. Perintah eksekutif untuk mencabut larangan tersebut ditandatanganinya beberapa jam setelah Biden dilantik pada Rabu (20/1/2021) waktu setempat.
“Saya akan mulai dengan menepati janji yang saya buat kepada rakyat Amerika,” kata Biden, sebelum menangani setumpuk perintah eksekutif, termasuk Larangan Muslim, seperti dilansir di Middle East Eye, Kamis (21/1).
Pemerintahan Biden sebelumnya menggambarkan kebijakan paling kontroversial dari mantan presiden Trump itu sebagai bentuk xenofobia dan permusuhan agama. Penasihat keamanan nasional yang baru, Jake Sullivan, mengatakan larangan yang membatasi penerbitan visa bagi individu dari banyak negara Muslim dan Afrika itu tidak lain adalah noda di Amerika.
“Larangan itu berakar pada xenobia dan permusuhan agama, dan Presiden terpilih Biden telah jelas bahwa kami tidak akan meninggalkan nilai-nilai kami dengan larangan diskriminatif untuk masuk ke Amerika Serikat,” kata Sullivan dikutip dari ihram.co.id.
Kebijakan larangan perjalanan Muslim diterapkan pada 2017 sepekan setelah Trump menjabat. Kebijakan itu awalnya membatasi perjalanan dari tujuh negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Larangan tersebut menghadapi beberapa tantangan hukum.
Mahkamah Agung pada 2018 mendukung versi terakhir dari undang-undang tersebut, yang mencakup 13 negara mayoritas Muslim. Dalam hal ini, MA memutuskan mendukung kekuasaan eksekutif Trump untuk mengendalikan imigrasi.
Sementara itu, saat kampanye Biden telah berjanji akan mencabut larangan yang disebut ‘keji’ itu pada hari pertamanya menjabat. Biden menyebut perintah itu sebagai serangan terhadap komunitas kulit hitam dan coklat.
Keputusan Bidan didukung penuh pemimpin mayoritas senat Chuck Schumer dan anggota Kongres wanita Debbie Dingell. Dukungan senada juga datang dari 81 kelompok hak sipil, keyakinan dan komunitas yang telah berupaya membatalkan langkah pemerintahan Trump tersebut.
Direktur hukum dan kebijakan di American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), Abed Ayoub, mengatakan bahwa momen bersejarah itu dihasilkan dari upaya kolektif beberapa pendukung dan kelompok hak asasi manusia yang telah bekerja untuk menentang larangan tersebut selama empat tahun terakhir.
“Ini merupakan perjuangan untuk komunitas kami, untuk komunitas Arab dan untuk komunitas Muslim, sejak hampir hari pertama pemerintahan Trump dengan larangan ini. Joe Biden menyuarakan ini dengan membalikkan larangan Muslim sebagai hal pertama,” kata Ayoub.
Bersamaan dengan sekitar puluhan tindakan yang diambil pada hari pertamanya menjabat, Biden juga mencabut perintah darurat yang mempercepat pembangunan tembok bersama dengan perbatasan AS-Meksiko dan mencabut batasan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) era Obama, yang melindungi imigran tidak berdokumen yang datang ke AS sebagai anak-anak agar tidak dideportasi.
Ayoub menggambarkan rasa lega yang luar biasa di antara para pendukung di komunitas Arab dan Muslim, yang telah berjuang melawan larangan perjalanan sejak Trump pertama kali memperkenalkan ide tersebut.
Seorang profesor hukum dari Detroit yang berfokus pada Islamofobia di AS, Khaled Beydoun, mengatakan ia tidak pernah mengira larangan Muslim itu akan berlaku selama pemerintahan Trump. Dia berpikir itu akan mati sebagai janji kampanye Trump.
Setelah Trump menindaklanjuti perintah tersebut, ia berharap kala itu Mahkamah Agung akan meruntuhkannya.
Beydoun merasa senang dengan langkah Biden mencabut larangan tersebut dan merombak kebijakan imigrasi Trump. Namun di sisi lain, ia kini lebih skeptis terhadap sistem AS dan prospek larangan semacam itu dapat muncul kembali di masa depan.
