CIREBON – Dukungan kepada pemerintah atas langkah pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) terus mengalir dari berbagai tokoh dan kalangan pesantren. KH Adib Rofiuddin Izza sebagai pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat menyatakan bahwa langkah pembubaran terhadap Ormas FPI sudah tepat.
Kiai Adib menilai bahwa FPI tidak sadar bahwa gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia.
“Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran ormas FPI oleh pemerintah,” kata Kiyai Adib dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari laman republika.co.id, Jumat (1/1).
Menurut dia, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sudah tepat karena pemerintah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. “Saya yakin pembubaran itu sudah tepat. Karena pemerintah mengacu berdasarkan undang-undang dan juga keputusan tentang pembubaran FPI itu didasari dengan musyawarah dari berbagai macam unsur dan elemen masyarakat Indonesia,” paparnya.
Adib menyebutkan, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah bukan hanya berdasarkan undang-undang. Namun lebih dari itu, bahwa keputusan tersebut juga berdasarkan dari aspirasi masyarakat.
Sebab, lanjut Adib, FPI dinilai tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia. “Banyak yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, baik itu secara undang-undang negara ataupun secara konsep-konsep syariat Islam,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga. “Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12) lalu.
Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas.