Menko Polhukam Mahfud MD didampingi beberapa menteri dan kepala lembaga pemerintah saat mengumumkan pelarangan FPI detikcom
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi beberapa menteri dan kepala lembaga pemerintah saat mengumumkan pelarangan FPI detikcom

Sah, Pemerintah Larang FPI

Jakarta – Pemerintah akhirnya resmi melarang keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Larangan itu diumumkan Menko Polhukam Mahmud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud Md.

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Salah satu alasannya adalah FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

“Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” ungkap Mahfud.

Pada pengumuman ini, Mahfud Md didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Mereka adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK

Berikut isi ketetapan dalam surat keputusan bersama terkait pelarangan kegiatan FPI:

Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.

2. Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman-ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.

3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam

5. Meminta kepada masyarakat;

a. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam

b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam

6. Kementerian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020.

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Setelah Aulia Rahman, Kini Muncul Lagi Pengakuan 2 Eks FPI Makassar Baiat ISIS Disaksikan Munarman

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

kisah nabi adam

Begini Kisah Wafatnya Nabi Adam dan Permintaan Terakhirnya

Jakarta – Nabi Adam AS merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Nabi Adam …

Paham radikalisme pernah menyaru dengan pariwisata pantai di Garut selatan Salah satunya di Desa Mekarwangi Cibalong Yuk lihat keseharian warga Cibalong Pradita Utamadetikcom

Thogutkan Pancasila, Masuk Surga Cukup Bayar Rp 25 Ribu

Garut – Penyebaran paham radikal sudah seperti virus Covid- 19, menyebar dan menyusup ke berbagai …