KH Marsudi Syuhud
KH Marsudi Syuhud

Tanggapi Larangan FPI, PBNU: Negara Adalah Hukum

Jakarta – Pemerintah secara resmi melarang keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Selain tidak memiliki legal standing, FPI juga dinilai sering melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, disamping bukti video dukungan FPI terhadap kelompok teroris ISIS.

Menanggapi keputusan pemerintah ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyinggung aturan dalam negara.

“Karena pada dasarnya, addaulah ta’ny annidzom walaa annidzom ya’ny alfaudho, (artinya) negara adalah aturan atau hukum, (bila) tidak ada aturan atau hukum maka pasti adanya kekacauan,” ucap Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud dikutip dari laman detikcom, Rabu (30/12/2020).

Marsudi mengibaratkannya dengan bertamu. Orang yang bertamu saja ada tata kramanya. Hidup dalam sebuah negara juga ada tata kramanya.

“Bertamu saja di rumah orang lain ada unggah-ungguhnya, ada aturannya, apalagi hidup dalam sebuah negara,” ujarnya.

Bagi Marsudi, alasan pembubaran FPI adalah soal legal dan badan hukum. Maka, FPI bisa mengurus ulang soal legal tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau saya baca alasan pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah legal standing. Berarti legal standing FPI secara hukum perundang undangan dianggap belum terpenuhi,” ujarnya.

Ia menyarankan FPI akan memenuhi aturan itu jika masih ingin bergerak dan beraktivitas di negara hukum Indonesia seperti organisasi-organisasi lainnya seperti NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, PUI, Al Irsyad, Persis atau lainnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan sikap pemerintah yang secara tegas melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Bahkan pemerintah telah menganggap FPI bubar sejak 2019.

“Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum,” tegas Mahfud Md saat konferensi pers di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (30/12/2020).

Baca Juga:  NU dan Muhammadiyah Dukung MUI Uji Kehalalan Vaksin Selain Sinovac

Dalam paparannya, Mahfud juga mengungkap aturan perundang-undangan yang menjadi tumpuan pemerintah dalam mengambil keputusan. Terhitung hari ini FPI sudah tidak memiliki legal standing untuk berkegiatan.

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” papar Mahfud.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

dr Fauzia Gustarina Cempaka Timur S IP M Si

Celah Intoleransi Dalam Beragama Diincar Kelompok Radikal Untuk Sebarkan Virus Radikalisme

Jakarta – Kelompok radikal selalu berupaya memanfaatkan berbagai cara untuk menyebarkan virus radikalisme. Salah satunya …

RDP Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Komisi VIII DPR RI

Dai Harus Miliki Strategi Metode Dakwah yang Menitikberatkan Wawasan Keberagamaan dan Kebangsaan

Jakarta – Sertifikasi penceramah atau dai dilakukan demi meningkatkan pemahaman moderasi beragama kepada kalangan dai …