Dicap Islamofobia, BNPT: Kami Justru Mau Membersikan Kamuflase Kelompok Radikal yang Mengaku Pesantren

Jakarta – Serangan bertubi-tubi menghantam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pasca terungkapnya data pesantren yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memang telah meminta atas polemik itu seraya menyebutkan bahwa dalam kaitan itu bukan lembaga pesantrennya yang terafiliasi jaringan terorisme, tetapi individu-individu yang terungkap dari pengakuan dari terduga teroris yang berhasil ditangkap.

Namun penjelasan itu, masih terus ‘digoreng’ kelompok radikal dengan terus menyudutkan pemerintah, dalam hal ini BNPT. Mereka menggunakan berbagai isu bahkan fitnah seperti pemerintah sebagai islamofobia.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, menanggapi hal tersebut. Ia menyebut narasi yang digelontorkan kelompok radikal dengan menyebut pemerintah sebagai islamofobia yang berusaha menyudutkan islam dengan data yang tidak kredibel sebagai narasi yang tidak berdasar.

“Kami (BNPT) justru ingin membersihkan kamuflase kelompok radikal yang mengaku dirinya pesantren. Padahal ini adalah strategi jaringan teror melalui lembaga pendidikan,” ujar Nurwakhid saat menjadi narasumber webinar kebangsaan yang bertema ‘Menjernihkan Polemik Pesantren Yang Terafiliasi Jaringan Terorisme’ secara daring melalui aplikasi zoom, Sabtu (5/2/2022).

Ia menjelaskan, tidaklah benar jika pemerintah berusaha menyudutkan ulama dan pesantren yang mana telah menjadi subkultur Nusantara.

“Pesantren selama ini terbukti berhasil mengharmonisasikan nilai agama, nilai kebangsaan, nilai budaya dan kearifan lokal,” jelasnya.

Ia melanjutkan, bahwa data tersebut merupakan hasil intelijen yang telah disusun dan dikompulir dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu menurutnya, harus menjadi kewaspadaan bagi semua stakeholder.

“Data tersebut yang disampaikan Kepala BNPT adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Data ini harusnya menjadi kewaspadaan dan bahan monitoring terhadap stakeholder terkait,” ungkap Nurwakhid.

Dalam kesempatan yang sama, Nurwakhid juga menegaskan bahwa selama ini BNPT dalam tugasnya sebagai koordnator penanggulangan terorisme di Indonesia, telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama dalam mensosialisasikan ciri pesantren yang radikal.

“Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk membentuk gugus tugas pemuka agama, yang terdiri dari LPOI dan LPOK untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak salah pilih dan menjadi fitnah di masyarakat,” ungkapnya dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 100 audiens dari berbagai kalangan itu.

Tidak hanya pondok pesantren, Nurwakhid juga memaparkan, BNPT selalu berupaya berada di garis terdepan guna memantau potensi radikalisme di Nusantara melalui riset dan penelitian.

“Tidak hanya pondok pesantren, bahkan beberapa waktu lalu kami massif mengatakan tentang perkembangan index potensi radikalisme, yang menunjukkan hasil cukup baik,” terang mantan Kabag Ops Densus 88.