Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Aparatur Sipil Negara (AS) adalah abdi negara yang harus menjunjung tinggi pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD ’45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena itu, bila ada ASN yang memiliki pemikiran atau mendukung khilafah, lebih baik mundur atau diberhentikan.
Penegasan itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam webinar bertajuk ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ di kanal YouTube Kemenpan RB, Rabu (2/9/2020). Menag mengingatkan agar waspada akan penyebaran paham khilafah di lingkungan ASN.
“Siapapun yang sudah menganut paham tersebut agar tidak perlu menjadi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS),” tegas Menag.
Fachrul menganggap apabila berbicara soal radikalisme di lingkungan ASN, maka akan ada banyak tempat yang harus diwaspadai. Pertama ialah kewaspadaan pada seleksi calon-calon ASN.
“Kalau enggak seleksi dengan baik khawatir benih-benih itu masuk ke ASN. Saran saya meskipun kita enggak lagi menetapkan organisasi tertentu sebagai organisasi terlarang, tapi kalau sudah diwaspadai sebaiknya enggak usah diterima di ASN,” ujarnya.
Fachrul menerangkan bahwa hingga saat ini memang belum ada regulasi yang melarang paham khilafah. Akan tetapi paham tersebut bisa dilarang untuk berkembang di lingkungan ASN.
Selain ketika seleksi, pengawasan juga dilakukan ketika ASN-ASN menjalani pendidikan. Menurutnya, pembimbing atau dosen-dosennya harus juga diawasi agar tidak ada yang mengajarkan pemikiran khilafah kepada ASN.
“Kemungkinan lain rumah ibadah baik di institusi pemerintahan maupun di tempat tinggal kita. Di institusi pemerintahan sangat banyak peluang masuk pemikiran radikalisme,” pungkas Menag.
