Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Florida – Gubernur Florida Ron DeSantis kembali memicu kontroversi nasional setelah menetapkan Council on American-Islamic Relations (CAIR)—organisasi advokasi Muslim terbesar di Amerika—sebagai “organisasi teroris asing.” Keputusan ini diumumkan melalui perintah eksekutif yang ia unggah di platform X pada Senin, menyusul langkah serupa Gubernur Texas sebulan sebelumnya.
Dalam perintah tersebut, DeSantis juga mencantumkan Ikhwanul Muslimin, kelompok berusia hampir seabad yang memiliki jaringan global. Namun, kedua organisasi itu tidak termasuk dalam daftar resmi kelompok teroris asing versi pemerintah federal AS, sehingga keputusan DeSantis diperkirakan bakal menuai perdebatan hukum dan politik yang panjang.
Keputusan ini menempatkan Florida dalam posisi yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah federal AS yang selama bertahun-tahun menolak menetapkan CAIR atau cabang internasional Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
Presiden Donald Trump sebelumnya memang menunjuk beberapa cabang Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah sebagai entitas teror, tetapi tidak pada level nasional di Amerika Serikat.
Melalui perintah terbaru ini, DeSantis menginstruksikan seluruh lembaga negara bagian untuk memutus akses CAIR dan pihak yang dianggap berafiliasi dengannya terhadap kontrak, pendanaan, dan kesempatan kerja di lingkungan pemerintahan Florida.
CAIR merespons keras. Dalam pernyataan email, organisasi itu—termasuk cabangnya di Florida—menyebut keputusan gubernur sebagai tindakan “inkonstitusional dan mencemarkan nama baik.” Mereka menyatakan segera menempuh jalur hukum untuk menguji legalitas langkah tersebut.
Ini bukan pertama kalinya CAIR terlibat konflik hukum dengan pemerintah negara bagian. Bulan lalu, CAIR menggugat Gubernur Texas Greg Abbott atas keputusan serupa, menyebutnya bertentangan dengan Konstitusi AS dan tidak memiliki dasar hukum negara bagian.
Ikhwanul Muslimin lahir di Mesir hampir seratus tahun lalu dan berkembang dengan cabang di berbagai negara. Para pemimpinnya menegaskan telah meninggalkan kekerasan sejak puluhan tahun lalu dan memilih jalur politik elektoral. Namun sejumlah pemerintah otokratis Timur Tengah tetap menilainya sebagai ancaman yang mengusik stabilitas.
Langkah DeSantis dianggap semakin memperkeruh ketegangan politik AS menjelang musim pemilu, terutama karena keputusan itu berpotensi membuka precedent bagi negara bagian lain untuk menetapkan kebijakan kontra-ekstremisme yang tidak selaras dengan pemerintah federal.
Kasus ini berpotensi menjadi uji penting mengenai batas kewenangan negara bagian dalam menetapkan status “organisasi teror” dan dampaknya terhadap kebebasan sipil serta hak-hak kelompok minoritas Muslim di Amerika.
