Screen Shot at AM
Screen Shot at AM

Hakim PN Surabaya Kabulkan Pernikahan Beda Agama, MUI : Bertentangan Dengan UU

Jakarta – Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) mengesahkan atau mengabulkan permohonan pernikahan beda agama setelah meneliti berkas-berkas yang disampaikan oleh pemohon. Atas putusan PN Surabaya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sekjen Amirsyah Tambunan menyayangkan keputusan tersebut.

Menurut Amirsyah perkawinan beda agama justeru bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

“Kedua pasangan berbeda agama dan berbeda keyakinan bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari laman antaranews.com Rabu, (22/6/22).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) setempat.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Surabaya Gede Agung menjelaskan bahwa putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut ditetapkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi.

Hakim tunggal Imam Supriyadi yang meneliti perkara ini merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Amirsyah mengatakan pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, pernikahan beda agama juga melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 28 B. Dalam pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Dengan perkawinan beda agama maka terjadi pertentangan logika hukum, karena selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam kasus ini harus ditolak atau dibatalkan,” kata Amirsyah.

 

 

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Check Also

Najib Azca

Muktamar Internasional Fikih Peradaban Bahas Kedudukan Piagam PBB di Mata Syariat Islam

Jakarta- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Hotel Shangri-La Surabaya, …

Muhammad Irfan Danyal bin Mohamad Nor remaja Singapura rencanakan aksi teror dan dirikan Kekhalifahan Islam

Terinspirasi Zakir Naik dan Video ISIS, Remaja Singapura Rencanakan Aksi Teror dan Diriikan Kekhalifahan Islam

Singapura – Propaganda terorisme di media digital terbukti ampuh menyasar generasi muda. Ratusan bahkan ribuan …

escortescort