Ini Hukum Ganti Kelamin Sesuai Fatwa MUI

0
1526

Jakarta – Artis transgender Lucinta Luna tengah ramai menjadi perbincangan setelah ditangkap polisi karena terbukti menggunakan narkoba. Dari kasus itulah akhirnya terungkap bahwa Lucinta Luna telah melakukan pergantian kelamin. Sebelumnya Lucinta Luna adalah seorang lelaki dengan nama Muhamad Fatah.

Menanggapi kasus ganti kelamin ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya telah menetapkan fatwa sejak Juli 2010 lalu. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI HM Asrorun Niam Sholeh dikutip dari laman sindonews.com.

Menurutnya, Komisi Fatwa MUI yang diketuai Prof Hasanudin menyampaikan fatwanya agar publik mengetahui bagaimana hukum mengganti kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.

Fatwa tentang Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin itu secara hukum menyebutkan sebagai berikut:

A. Pergantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misal dengan operasi kelamin, hukumnya haram.

2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait pergantian tersebut.

4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti belum dilakukan operasi ganti kelamin, mesti telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui proses operasi penyempurnaan alat kelamin, maka hukumnya diperbolehkan.

2. Membantu melaksanakan penyempurnaan alat kelamin seperti dimaksud poin 1, diperbolehkan.

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan seperti di maksud poin 1 itu harus berdasarkan atas pertimbangan medis bukan hanya pertimbangan psikis semata.

Baca Juga:  Katib Am PBNU Hadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Agama-agama Ibrahim di Vatikan

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi yang di maksud poin 1 dibolehkan sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.

5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi di maksud poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum mendapat penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Tinggalkan Balasan