088152100 1619092595 830 556
088152100 1619092595 830 556

MUI Dukung Ketegasan Kemendagri Bahwa tidak ada Jenis Kelamin Transgender

JAKARTA – Desas desus bahwa trasngender akan mendapatkan status di e-KTP dibantah dengan tegas oleh Dirjen Disdukcapil Kemendagri, Zudan Arief fakhrulloh bahwa Kemendagri tidak pernah mengeluarkan status ‘transgender’ pada kolom KTP.

Penegasan Zudan, didukung oleh anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sejalan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Jadi tidak ada kolom transgender dalam e-KTP tersebut,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan dalam keterangan persnya yang dikutip dari laman Republika.co.id, Ahad (254).

Zudan Arif Fakhrulloh telah menegaskan bahwa tidak ada kolom ‘transgender’ di e-KTP. Kecuali bagi mereka yang telah menjalani penetapan pengadilan atas perubahan jenis kelamin yaitu jika dia laki-laki maka dicatat sebagai laki-laki atau sebaliknya perempuan seperti dalam kasus salah satu prajurit TNI.

Terkait hal tersebut, menurut Sekjen MUI, bahwa perubaham jenis kelamin bertentangan dengan ketentuan Allah (sunnatullah). Oleh sebab itu  Amirsyah mengajak semua pihak untuk  konsisten melaksanakan  Undang-undang No. 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa semua penduduk WNI harus didata dan memiliki KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya. ‘’Dalam UU Adminduk sudah diterangkan bahwa jenis kelamin yang diakui hanya laki laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain seperti trangender,’’ tegasnya. 

Pada bagian lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah menerbitkan Fatwa  No. 3 Tahun 2010  tentang Mengubah dan Menyempurnakan Alat Kelamin. Terkait mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram.

Sedangkan menyempurnakan jenis kelamin khunsa lebih dominan kepada jenis kelamin laki-laki menjadi laki-laki atau dominan jenis kelamin perempuan menjadi perempuan,  hukumnya boleh. “Silakan fatwa ini dipedomani, karena sangat terang dan jelas,” tegasnya.

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Begini Respon MUI soal Viral Video Khalid Basalamah Larang Nyanyi Indonesia Raya

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Dr KH Adnan Anwar

Membangun Kebanggaan Nasional untuk Lawan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Jakarta – Semangat nasionalisme pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menandakan rumusan identitas kebangsaan yang tidak …

uas ditolak masuk singapura berikut hal yang diketahui sejauh ini

Ormas Perisai Pendukung UAS Demo Kedubes Singapura Siang Ini

Jakarta – Penolakan Pemerintah Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) yang hendak memasuki wilayah Singapura …