Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) atau Muhammad Rizieq Shihab (MRS) masih berada di Arab Saudi. Upayanya untuk pulang ke Indonesia menghadapi berbagai kendala. Perang argumen pun terjadi terkait masalah HRS.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel membeberkan sejumlah syarat agar Habib Rizieq bisa lekas pulang ke Tanah Air. Agus juga menegaskan, tak ada negosiasi khusus antara Indonesia dan Arab untuk menghalangi HRS pulang.
Syarat pertama, kata Agus, HRS harus bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi. Dia dapat menyampaikan laporan terkait berbagai masalah yang dihadapinya ke kantor perwakilan RI terdekat.
“Saya harus tegaskan, Saudara MRS ini tidak pernah melapor soal keberadaannya maupun permasalahannya secara resmi ke perwakilan KBRI,” kata Agus dikutip dari laman Detik.com beberapa waktu lalu.
Terkait dengan pernyataan Rizieq yang disiarkan dalam Reuni 212 di Monas, Senin (2/12), bahwa dirinya mengutus staf KBRI dari BIN, Agus menepisnya. Ia menegaskan tidak pernah memberi perintah maupun saran baik lisan maupun tertulis kepada stafnya untuk menemui Rizieq.
Kedua, Agus menyarankan agar Rizieq mencabut pernyataan yang menyebut Presiden Jokowi sebagai presiden ilegal. Padahal, faktanya, Raja Salman maupun putra mahkota Muhammad bin Salman (MBS) menjalin persahabatan yang erat dan sangat menghormati Presiden Jokowi.
“Pernyataan semacam itu sensitif di Arab Saudi. Kalau warga negara yang tidak mengakui kepala negaranya, ini muskillah. Sudahlah… cabut. Ini kan urusan dignity, soal NKRI,” tutur Agus.
Selain itu, Agus menyarankan Rizieq mencabut sumpahnya yang tidak akan meminta tolong kepada pemerintah karena menilai pemerintah sebagai rezim zalim.
“Saya yakin itu kitab-kitab yang menjadi background, backdrop, ketika dia ceramah, ada satu bab tentang kitab sumpah dan nazar dan bagaimana menggagalkan sumpah itu ada. Dicari saja,” tegas dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu.
Agus juga menyarankan Rizieq segera mendatangi perwakilan Indonesia terdekat dan menceritakan persoalan yang tengah dihadapi. Sebab, cuma dengan kelengkapan data yang formal, pihaknya dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. “Bila tidak, ya nanti ditertawakan oleh Kemenlu Arab Saudi,” tegasnya.