Liga Muslim Dunia Tanggapi Rencana Presiden Prancis Terkait Separatisme Islam

Riyadh – Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya awal bulan ini mengumumkan adanya undang-undang baru. Undang-undang rencananya akan digunakan sebagai masyarakat tandingan, membela nilai-nilai sekuler Prancis dalam melawan radikalisme Islam. Macron dengan tegas menyatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia.

Macron mengatakan Prancis akan berusaha untuk membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing. Dia sebelumnya juga mengecam “politik Islam” pada bulan Februari dan memilih Ikhwanul Muslimin.

Menanggapi pernyataan itu, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, mengatakan ekstremis telah merusak reputasi Islam.

“Ada orang yang secara salah dianggap Muslim. Ini telah merusak reputasi Islam dengan radikalisme dan ekstremisme mereka, bahkan terkadang dengan kekerasan termasuk terorisme mereka,” ujarnya dilansir di Arab News via laman Republika.co.id, Senin (12/10/2020).

Menurut Al-Issa, perilaku di atas disebut sama sekali tidak mewakili Islam. Ia menegaskan, jika yang lain membela perilaku tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, itu berarti semua Muslim persis seperti mereka.

Terkait pernyataan Macron tentang separatisme dan isolasionisme, Al-Issa mengatakan ekstremis dan teroris adalah pihak yang pertama kali mengisolasi diri dari masyarakat Islam. Dalam Deklarasi Makkah 2019 yang ditandatangani oleh ribuan ulama dan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia, menekankan perlunya menghormati konstitusi, hukum dan budaya negara.

Deklarasi tersebut menyerukan anti-ekstremisme, keragaman agama dan budaya, serta undang-undang yang melarang kebencian dan kekerasan. Al-Issa sebelumnya mengatakan deklarasi itu merupakan misi untuk menghapus ideologi ekstremis dan memelopori upaya untuk mengatasi radikalisasi.