Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa dalam konteks hukum Islam konsumsi pangan, obat-obatan hingga kosmetik harus memenuhi standar halal dan thoyyib atau mengandung kebaikan. Dua elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun bisa dibedakan. Hal itulah yang dipegang MUI sebelum mengeluarkan sertifikasi halal terhadap vaksin Sinovac.
“Harus sesuai dengan standar syari-nya, baik itu pada aspek materialnya, maupun pada aspek prosesnya,” kata Ketua MUI Asrorun Niam Sholeh dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Menanti Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Dalam proses penetapan fatwa halal terhadap produk dari vaksin ini, Niam menjelaskan bahwa yang dilihat adalah pertama adalah sisi komposisi yang terkandung dan bagaimana proses produksinya.
“Barangnya dari mana? Kemudian menggunakan bahan apa saja, bagaimana proses produksi,” terangnya.
Menurutnya, ketentuan itu berbeda dengan konteks yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan uji klinis vaksin yang mengedepankan kemanan, khasiat dan kualitas.
“Pertama, mengenai kualitas untuk kepentingan pencegahan Covid-19. Kemudian safety atau keamanan dan efektifikasi, tingkat proteksi, itu terkait dengan ke-thoyyib-an,” ujar mantan Sekretaris Komisi Fatwa MUI tersebut.
Namun, dia mengungkapkan, hingga saat ini proses audit yang dilakukan oleh tim auditor halal terjadap produksi vaksin masih terus dilakukan. Setidaknya ada 6 tahapan, mulai dari penumbuhan sel bagi virus, inaktivikasi virus, pemurnian, hingga pengemasan, menjadi rangkaian yang kemudian dilakukan telaah.
“Apakah produksinya memenuhi standar syari, itu yang diperiksa. Artinya sungguh pun itu satu kesatuan tak terpisahkan tetapi dibedakan, mana wilayah yang terkait dengan aspek halal atau haramnya, mana yang terkait dengan aspek keamanannya,” pungkas Niam.
