Dialog Kebangsaan BPIP
Dialog Kebangsaan BPIP

Persatuan dalam Kebhinnekaan dan Moderasi Beragama Jadi Isu Utama Dialog Kebangsaan Antar Umat Beragama BPIP

Yogyakarta — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar dialog Kebangsaan antar umat beragama bertema Pembangunan Narasi Persatuan dalam Kebhinnekaan dan Moderasi Beragama antar Tokoh Agama se-Indonesia di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (30/3/2022). Acara dihadiri kalangan akademisi dan ormas keagamaan se-Indonesia mulai dari PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, Matakin, Permabudhi, Al Wasliyah, Al Khairaat, Persis, MUI, FKUB, dan organisasi masyarakat lainnya,

Dalam sambutannya, Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi mengatakan, konsensus dalam berbangsa dan bernegara adalah legitimasi kebangsaan tertinggi bukan muncul dari suatu kelompok tertentu. Tetapi, ada di kebersamaan dan persahabatan.

“Artinya, konsensus merupakan sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan. Untuk agama, konsensusnya adalah kitab suci masing-masing. Karena ini dalam kehidupan bernegara, maka konsensusnya termaktub dalam UUD 1945. UUD 45 itu isinya nilai-nilai keagamaan yang sudah disepakati bersama, tapi bahasanya memakai bahasa hukum,” tuturnya.

Karenanya, Prof. Yudian selalu menegaskan bahwa tidak ada toleransi tanpa konsensus. Karena,  nanti masing-masing standarnya berbeda.

“Masing-masing nanti punya warna antara kelompok yang satu dengan yang lainnya,” tambah Prof. Yudian.

Yudian berharap dialog ini bisa menjadi wadah ide-ide dan pandangan dari para tokoh agama. Serta mampu mencetuskan deklarasi tentang ke-Indonesiaan, khususnya etika dalam bermedia sosial. Dan, hasil deklarasi ini bisa disampaikan ke internal masing-masing organisasi kemasyarakatan.

Pada kesempatan itu, Yudian juga menjelaskan pentingnya sosialisasi Salam Pancasila sebagai salam kebangsaan yang menjadi tugas dan fungsi BPIP dalam membangun harmoni antar umat beragama di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Sejarah dan latar belakang Salam Pancasila diadopsi dari Salam Merdeka Bung Karno yang dikumandangkannya pada awal kemerdekaan.

“Salam ini sejatinya dikenalkan Presiden pertama RI Sukarno pada 1945. Bung Karno bilang kita ini kemajemukannya berlapis-lapis. Supaya tidak repot dengan hal-hal sensitif, maka perlu ada salam pemersatu kebangsaan”, ungkap Prof. Yudian mengutip pernyataan Bung Karno.

Baca Juga:  Gus Muwafiq: Moderasi Beragama Untuk Kedamaian Dan Keutuhan NKRI

Oleh karena itu, dicarilah salam yang bisa merangkum semua yang tidak menimbulkan perbedaan. Karena itu, Bung Karno mengusulkan salam merdeka yang bentuk gerakannya seperti Salam Pancasila sekarang ini.

“Karena itu, oleh Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP, salam merdeka Bung Karno diadopsi menjadi salam Pancasila”, tambahnya.

Yudian menjelaskan, bentuk gerakannya yaitu mengangkat tangan kanan lima jari di atas pundak sedikit. Ini maksudnya adalah mengamalkan kelima sila Pancasila dan harus ditanggung dan menjadi kewajiban bersama-sama rakyat Indonesia. Kemudian, setiap jemari tidak berpisah. Pengertiannya adalah antara sila satu dengan yang lainnya saling menyatu dan menopang.

Sementara itu, Rektor UIN Suka Prof. Al Makin mengatakan dialog Kebangsaan ini didasarkan pada kajian UIN Suka selama bertahun-tahun tentang hubungan persahabatan antar umat beragama maupun internal beragama. Dalam banyak kajian Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Islam (PTKIN) mulai dari UIN Ar Raniry Aceh sampai IAIN Papua, ditemukan hasil bahwa persahabatan di kalangan remaja, anak, dan para mahasiwa umumnya didadasari kesamaan iman, kedaerahan, dan aliran.

“Jarang sekali persahabatan didasari lintas organisasi dan lintas iman,” kata Prof. Al Makin.

Karena itu, Prof. Al Makin mengatakan bahwa ukuran moderasi beragama itu sederhana. Yakni, seberapa banyak teman kita yang tidak berbahasa sama dengan kita, tidak berorganisasi sama dengan kita, dan tidak sama cara beribadahnya.

“Maka mari kita tingkatkan persahabatan. Mari kita sosialisasikan di masyarakat dan medsos, bahwa kita semua bersahabat, berkawan, dan bersaudara. Saya kira ini sangat diperlukan dalam konteks ke-Indonesiaan yang sangat kaya,” tambah Prof Al Makin.

Selain itu, Prof Al Makin mengatakan bahwa masyarakat harus kembali ke akar ke-Indonesiaan. Di mana, akar jati diri ke-Indonesiaan itu memiliki empat hal yakni keadilan, moderasi, kebajikan, dan persahabatan. Menurutnya, kembali ke akar jati diri bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Misalnya, Sukarno, Hatta, H Agus Salim, M Yamin, hingga Sutan Sjahrir, sudah mempelajari jati diri bangsa Indonesia sebelum proklamasi.

Baca Juga:  HTI Telah Dibubarkan, Menag: Tak Ada Khilafah di Indonesia

“M Yamin misalnya, sangat senang mengutip kita Sutasoma, menggali sejarah Majapahit, ini luar biasa,” ungkap nya.

Karena itu, Prof. Al Makin mengapresiasi langkah BPIP dalam menjaga dan mengawal nilai-nilai Pancasila. Selain itu, BPIP terus menggali nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

muslim houston amerika serikat rayakan idul fitri dengan menggelar festival

Komunitas Muslim Houston bagikan Makan Gratis Tunawisma

JAKARTA – Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, rahmat yang bukan saja untuk umat Islam namun …

ilustrasi logo nahdlatul ulama

Konbes NU 2022 Lahirkan 19 Peraturan untuk Perkuat Landasan Jam’iyah Optimalisasi Khidmah

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2022 …