masjid at tin
masjid at tin

Sejumlah Aturan PPKM Darurat Direvisi, NU-Muhammadiyah Tetap Ingatkan Prokes di Tempat Ibadah

Jakarta – Pemerintah secara resmi merevisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat terkait rumah ibadah dan pelaksanaan pernikahan. Sejumlah aturan yang direvisi tersebut sejatinya hanya menghilangkan kalimat penutupan diganti dengan tidak melaksanakan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan dirumah.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyambut baik aturan yang diberlakukan, sehingga masyarakat menjadi lebih paham bahwa dilarang adanya kegiatan yang mengudang kerumunan.

Ketua Pengurus Besar NU (PBNU), Marsudi Syuhud menyebut perubahan aturan itu biasa saja. Aturan itu, menurutnya bukanlah aturan yang baru.

“Non kumpal-kumpul. Ya biasa saja, ikutin saja, biasa,” Kata Marsudi, seperti dilansir dari laman detikcom. Sabtu (10/7/2021).

“Dulu juga kan, salat nggak boleh juga, kan ikuti saja aturannya,” katanya.

Marsudi menyebut perlu ada penerapan protokol kesehatan yang ketat bila ada kegiatan di dalam tempat ibadah. “Pada prinsipnya menjaga jiwa lebih utama. Gitu aja, kalau kumpal-kumpul dilarang. Budaya seperti protap, biasa seperti awal-awal,” katanya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad pun mendukung dengan aturan baru tersebut. Dadang meminta warga untuk melaksanakan salat di rumah.

“Artinya, bahwa Muhammadiyah mendukung ketika terjadi penyebaran yang sangat tinggi di zona merah, peribadahan tidak berjamaah, berkerumun, disarankan untuk di rumah. Baik salat fardu, maupun salat biasa, atau Salah Jumat. Tidak ada pengajian fisik kumpul, tapi melalui online,” katanya.

Muhammadiyah masih memberikan izin kegiatan lain yang tidak membentuk kerumunan. Seperti mengumandangkan azan sebagai tanda salat.

“Kalau seorang dua orang boleh, tapi pakai prokes. Kalau berjamaah mah ditutup,” katanya.

Diketahui, pemerintah merevisi lagi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Di aturan baru, tempat ibadah tidak lagi ditutup dan resepsi sepenuhnya ditiadakan.

Baca Juga:  UAS Geram Masjid Ditutup, Gus Sahal: Harusnya Dia Marah Juga ke Arab Saudi

Perubahan itu tertuang dalam instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Adapun aturan yang dirubah huruf g dan huruf k adalah tentang penutupan tempat ibadah dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Bunyi huruf g dan k pada instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 semula seperti ini:

g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang

Kemudian direvisi menjadi seperti ini:

I. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

II. Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Jamaah umroh dari INdonesia

Konjen Arab Saudi Tegaskan Umroh Belum Dibuka untuk Jamaah Indonesia

Jakarta – Konsul Jenderal (Konjen) Arab Saudi Abdullah Muqed Al Mutiry menegaskan bahwa umroh belum …

penopang keunggulan al azhar mesir

Fatwa Al Azhar Izinkan Transplantasi Ginjal Babi ke Manusia Dalam Kondisi Tertentu

KAIRO – Kemajuan dunia medis telah membuat sejumlah penemuan luar biasa dalam bidang pengobatan untuk …