Sikapi Pesantren Terafilasi Organisasi Teroris, FKPT DIY Minta Kemenag Buat Kebijakan Strategis

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mencatat 198 pesantren terafiliasi dengan kelompok teroris seperti Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), Jamaah Islamiyah (JI), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS. Data itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) BNPT dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Menanggapi hal ini, Kabid. Agama dan Sosial Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. KH. Anis Mashduqi mengatakan, sudah waktunya Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan kewaspadaan lebih kuat lagi dengan membuat kebijakan strategis terkait pencegahan terorisme di pesantren.

Di antara kebijakan tersebut adalah melakukan perbaikan prosedur penerbitan IJOP (ijin operasional), standardisasi kurikulum, dan kegiatan pesantren yang berorientasi pada deteksi dini potensi terorisme di pesantren.

“Penerbitan IJOP harus dilakukan tidak hanya berbasis dokumen, akan tetapi juga visitasi dan pengamatan empirik atas realisasi kurikulum dan kegiatan-kegiatan pesantren,” kata Anis dalam keterangannya dikutip dari Republika.co.id, Jumat (28/1/2022).

Dia mengatakan,  di samping itu, prosedur penerbitan IJOP perlu dilengkapi dengan variabel deteksi dini potensi terorisme di pesantren. Kemenag juga bisa membekukan IJOP bagi pesantren yang terbukti menyelenggarakan kurikulum maupun kegiatan yang terbukti terkait dengan gerakan terorisme.

Untuk menindaklanjuti temuan BNPT, Anis menyarankan diperlukan sinergi yang baik antara BNPT dengan Kemenag. Bagaimanapun, Kemenag lebih memahami akar terorisme di pesantren dan bagaimana menyikapinya.

“Upaya pendampingan pesantren dan pembinaan tokoh pesantren yang terkait dengan terorisme, menjadi isu bersama BNPT dan Kemenag,” ujar dia.

Dalam rangka pencegahan terorisme yang semakin marak di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, sosok yang juga Dosen UIN Sunan Kalijaga ini juga menyampaikan pentingnya intensifikasi agenda seminar dan workshop tentang moderatisme Islam (wasathiyyah al-Islam) yang melibatkan pesantren di seluruh wilayah di Indonesia.

Meskipun corak dasar pesantren adalah moderat, akan tetapi menurut dia, lahirnya gerakan wahabisme, salafisme, gerakan transnasional yang dengan mudah bisa diakses melalui media sosial, bisa saja mempengaruhi corak berpikir pesantren, baik santri, pengajar maupun pengasuhnya.