Jakarta – Amerika Serikat (AS) dibawah kendali Presiden Donald Trump sangat aktif mencari ‘mangsa’ negara-negara Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi, Israel. Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, berhasil dibujuk AS dan telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Terakhir, Maroko pun membubuhkan tanda tangannya bergabung dengan negara-negara Arab tersebut.
Namun dengan sisa waktu kurang lebih satu bulan sebelum Donald Trump lengser digantikan Joe Biden, AS masih membidik beberapa negara Muslim untuk ‘mengkhianati’ perjuangan Palestina. Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia sebagai negara Muslim terbesar di Asia Tenggara, sudah memastikan ogah dibujuk AS.
Seorang anggota kabinet pemerintah Israel, Kamis (24/12/2020), mengungkapkan bahwa AS masih melakukan lobi dengan beberapa negara Muslim untuk berdamai dengan Israel. Diplomasi damai diupayakan bisa membuahkan hasil sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden AS, Donald Trump, pada 20 Januari mendatang.
“Kami sedang bekerja ke arah sana,” kata Menteri Kerjasama Regional Israel, Ofir Akunis, kepada stasiun televisi Ynet TV.
“Saya kira, nanti akan ada pengumuman dari Amerika soal sebuah negara lain yang akan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel dan, pada intinya, dilengkapi infrastruktur yang komplit untuk sebuah kesepakatan damai,” kata dia.
Namun Akunis masih enggan mengungkapkan negara yang dimaksud. Yang pasti, katanya, negara itu berada di Teluk, tapi bukan Arab Saudi juga bukan Pakistan.
Indonesia sejauh ini menegaskan hanya akan berdamai jika Palestina merdeka. Malaysia juga mengambil sikap serupa. Adapun Bangladesh juga tidak tertarik pada normalisasi hubungan dengan Israel.
Sementara itu, sukses AS membujuk Maroko tidak lepas dari rayuan untuk kembali mengakui secara resmi kedaulatan Maroko terhadap Sahara Barat. Itu ditandai dengan dibukanya kantor Konsulat AS di Sahara Barat tersebut.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, proyek pembukaan fasilitas baru itu sudah dimulai. Prosesnya mencakup pembelian properti di El-Aain, ibu kota Sahara Barat, serta perekrutan tenaga kerja.
Pompeo enggan merinci kapan kantor konsulat di Sahara Barat akan dibuka. Sampai saat itu, layanan konsuler di Sahara Barat akan diambilalih oleh Kedutaan Besar di Rabat secara virtual.
Pengakuan AS terhadap klaim Maroko diumumkan Presiden Donald Trump pada 10 Desember silam, sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan diplomasi dengan Israel. Trump dikabarkan mempercepat proses normalisasi diplomasi di Timur Tengah sebelum masa jabatannya sebagai presiden AS berakhir 20 Januari mendatang.
Sejauh ini Washington berhasil melobi empat negara muslim agar membuka kanal diplomasi dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.
Namun pengakuan terhadap Sahara Barat bertolakbelakang dengan sikap pemerintahan AS selama beberapa dekade terakhir. Sebabnya langkah Trump ini mengundang kritik dari negara sekutu dan PBB, terutama dari etnis Sahrawi yang sedang memperjuangkan referendum kemerdekaan.
Bekas wilayah jajahan Spanyol itu berpenduduk antara 350.000 hingga 500.000 jiwa, dan tergolong gersang. Namun diyakini, Sahara Barat menyimpan cadangan minyak dan mineral lepas pantai yang besar.