normalisasi sudan israel
normalisasi sudan israel

Fatwa Haram Normalisasi Hubungan Sudan-Israel

Beberapa media lokal Sudan kembali diramaikan dengan nasib hubungan Sudan dengan Israel. Pimpinan Thariqah Tijaniyah Syekh Ahmad Syekh Husein Ishaq menyebut hukum normalisasi hubungan Sudan-Israil diperbolehkan dalam agama selama tujuannya menyebarkan dakwah Islam. Menurutnya, banyak ayat al-Qur’an diturunkan terkait hubungan Islam dengan Yahudi. Beberapa Ulama Sudan juga ada yang berpendapat boleh melakukan normalisasi hubungan Sudan-Israel sebagaimana hubungan sesama negara dan umat beragama. Pembicaraan normalisasi ini kembali bermunculan setelah Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Sudan John Godfrey tiba di Khartoum akhir Agustus 2022. Kedatangan Dubes AS tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah Sudan kekosongan Dubes AS sejak 33 tahun yang lalu.

Hukum normalisasi ini menuai kontroversi dan bertentangan dengan fatwa Majma Fikih Islam Sudan (Islamic Fiqh Academy of Sudan/Majma Fikih) sebagai institusi fatwa resmi Sudan yang menyatakan haram melakukan normalisasi Sudan-Israel. Majma Fikih mengeluarkan fatwa tersebut pada tanggal 29 September 2020 sebagai respon atas opini publik saat itu. Majma Fikih mengharamkan normalisasi hubungan dengan Israel di semua sektor dengan dasar pemahaman nash al-Qur’an dan hadis tentang kemanusiaan dan larangan bekerjasama dalam kedzaliman, pemahaman konteks Israil sebagai penjajaah rakyat Palestina, landasan keadilan universal serta logika kemaslahatan yang tidak terukur dan kejelasan mafsadah yang rajihah (dominan) bagi agama dan dunia.

Sudan memiliki dua institusi fatwa yaitu resmi dan tidak resmi. Sudan memiliki Majma Fikih sebagai institusi meskipun tidak memiliki seorang mufti. Majma Fikih didirikan untuk menghidupkan Syari’at dan fikih dalam kehidupan publik di tengah ketiadaan negara Isam (Daulah Islamiyah). Fatwa yang dikeluarkan merupakan hasil musyawarah Anggota atau  ijtihad jama’i sebagaimana Majma Fikih bisa disebut sebagai institusi ijtihad jama’i. Melalui institusi ini Ulama Sudan menjawab problematika kontemporer dengan mempertemukan ulama, akademisi dan praktisi untuk mencapai pemahaman yang akurat sebelum diputuskan status hukum dan solusi masalahnya.

Ijtihad jama’i (ijtihad kolektif) merupakan bentuk lain dari faidah dan keberkahan musyawarah yang diajarkan oleh Islam. Disamping pendapat kolektif lebih mendekati kebenaran dibanding pribadi, dalam persoalan-persoalan besar dan benar-benar baru pendapat bisa lebih komprehensif. Hujjah keabsahan ijtihad kolektif sebagai ijtihad fikih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab al-Ausath yang bersumber dari perkataan Sayidina Ali bin Abi Thalib ketika bertanya kepada  Rasulullah tentang cara menyikapi persoalan baru yang belum ada keterangan perintah atau larangannya. Rasulullah menjawab; “Musyawarahkanlah dengan para ahli fikih dan ahli ibadah, jangan kalian putuskan dengan pendapat pribadi”.

Seorang pribadi meskipun memiliki ketinggian ilmu, dalam memperhatikan atau melihat persoalan butuh banyak sudut pandang sebagaimana musyawarah atau ijtihad jama’i. Oleh karena itu hasil musyawarah para ahli lebih baik dibanding pemikiran pribadi. Selain itu, dengan sudut pandang banyak orang (baca: ulama), hal-hal yang samar baik sifatnya konseptual maupun  teknis dapat terbaca lebih jelas.

Di era penjajahan Inggris tahun 1905 M, Pemerintah Sudan menetapkan Wakil Sekretaris Hakim resmi merangkap sebagai Mufti meneruskan tradisi lokal sebelumnya yang menunjuk Mufti dari warga pribumi Sudan yang muslim dan ahli agama. Sudan baru menerapkan ijtihad jama’i secara resmi dengan dibentuknya Dewan Fatwa Syariah pada tahun 1979 M dan menetapkan Syekh Awadlullah Shaleh sebagai mufti Sudan pertama. Setelah itu, Majma Fikih didirikan pada tahun 1998 M dan Dewan Fatwa Syari’ah dihapus.

Ulama Sudan telah mendirikan Badan Pengawasan Perbankan dan Institusi Keuangan pada tahun 1992 M sebagai institusi fatwa resmi sebelum Badan semacam itu ada di Bahrain, Malaysia, Pakistan dan Saudi Arabia. Badan tersebut kemudian berafiliasi ke Majma Fikih, bersifat otonom dan fatwanya mengikat bagi institusi-insitusi yang diawasi. Majma Fikih secara umum fatwanya tidak mengikat dan hanya menjelaskan hukum (Bayan al-Hukm). Prof. Mohamed S. Bashir seorang warga Sudan yang mengajar di King Saud University, Saudi Arabia mengutip Prosiding Seminar di Khartoum dan Jurnal Ekonomi Islam di Dubai bahwa Sudan merupakan negara muslim pertama yang menerapkan sistem kontemporer Zakat dan mentransformasi sistem ekonomi Islam yang bersih dari riba pada tahun 1983 M.

Majma Fikih mengeluarkan keputusan dan fatwa yang bersifat independen meskipun Ketuanya dipilih oleh Presiden. Paska lengsernya Presiden Omer al-Bashir tahun 2019, Ketua Majma Fikih dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Transisi/DPT Jen. Abdel Fattah al-Burhan. Di tengah gelombang kepemimpinan baru yang arah politiknya ke Amerika Serikat/AS, Pemerintah Sudan menerima tawaran normalisasi Sudan-Israel, namun Majma Fikih  tetap mengeluarkan fatwa haram normalisasi Sudan-Israel. Institusi keulamaan Sudan ini enggan mengikuti arah politik Pemerintah Transisi yang dianggap berubah haluan dan tidak mempertimbangkan kemaslahatan agama dan negara, disamping penolakan masyarakat Sudan sendiri.

Prof. Mohamed S. Bashir menyebut setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majma Fikih ditandatangani oleh Amin Aam (Direkur Eksekutif) bukan oleh Rais (Ketua) yang menduduki kedudukan Mufti Sudan. Menurutnya, fatwa-fatwa Majma Fikih bersifat moderat, tidak mengatasnamakan  elastisitas atau kekontemporeran hukum untuk membenarkan realitas yang menyimpang. Prinsipnya, posisi Syariat menghakimi bukan dihakimi.

Selain itu, Ulama dilindungi oleh Allah dengan rasa takut mereka untuk berkoalisi dengan orang dzalim atau membenarkan kedzaliman. Mereka adalah sosok yang siap menanggung resiko cacian dari orang-orang yang tidak suka. Majma Fikih merasa fatwanya berada di tengah-tengah antara kelebihan (ifrat) dan pengurangan (tafrit). Disamping mengacu kepada sumber primer/material (al-Qur’an, Sunnah) dan sekunder/formal (Ijma dan Qiyas/akal), fatwa Majma Fikih juga mengacu pada tujuan-tujuan Syariah (Maqashid Syariah). Moderatisme atau wasathiyah fatwanya meliputi unsur memahami teks, memahami konteks dan logika penaralan hukum. Disamping mempertimbangkan tradisi sumber Islam yang klasik juga sumber Islam yang modern tanpa harus terikat dengan madzhab tertentu.

Setidaknya moderatisme fatwa (ifta’) Majma Fikih bisa menjembatani moderatisme fatwa mufti atau institusi fatwa di Indonesia dan negara lainnya, tidak hanya sesama kelompok Sunni, melainkan juga Syiah yang disebut oleh Grand Syekh al-Azhar Ahmad Thayib sebagai dua sayap peradaban Islam, termasuk dengan kelompok Wahabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Majma Fikih sejak Sudan memutus hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2016.

Bagikan Artikel ini:

About Ribut Nurhuda

Avatar of Ribut Nurhuda
Penasehat PCI NU Sudan

Check Also

Imam Syafii

Maksud Imam Syafi’i Sebagai “Penolong Hadist”

Imam Syafi’i merupakan ulama yang tidak asing di telinga masyarakat muslim Indonesia. Selain  pendiri salah …

spanyol dan afrika

Perkembangan Madzhab Maliki di Spanyol dan Afrika Utara

Masyarakat Afrika Utara secara umum mengikuti madzhab Maliki. Di Sudan, madzhab ini tersebar dengan pesat …

escortescort