Tag Archives: mahkamah konstitusi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2024 pada Senin, (22/04/2023) sehingga dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden terpilih menunggu penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Dengan keputusan yang tidak dapat memuaskan semua pihak. Pemuda Muhammadiyah ingin bangsa Indonesia hidup rukun dan damai. “Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) …

Jakarta – Masa Kampanye para kontestan pemilihan umum akan segera dimulai bahkan hiruk pikuknya telah dimulai dari satu tahun yang lalu, aroma persaingan semakin hari semakin terasa dengan semakin mengerucutnya kelompok partai pendukung para calon Capres dan Wapres. Untuk mengatasi terjadinya polarisasi dan perpecahan maka beberapa tokoh telah menyuarakan untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai ruang kampanye untuk menjaga persatuan …

Jakarta – Seorang pria bernama E. Ramos Petege tengah mengajukan permohonan judicial review (JR) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  JR itu diajukan dengan alasan pria tersebut gagal menikah karena beda agama. Menanggapi hal ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait sehubungan JR UU Perkawinan tersebut. Permohonan ini …

Jakarta – Elemen massa yang turun kejalan menolak di sahkanya Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipaker) sangat rawan ditunggangi oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab, salah satu buktinya adalah rusaknya beberapa fasilitas publik yang seharusnya tetap dijaga untuk kepentingan umum. Selain itu, aksi di jalan juga rawan ditunggangi oleh adu domba yang akan menyebabkan terpecahnya persatuan. Ustadz muda Nahdlatul Ulama (NU) Miftah Maulana Habiburrahman …

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah secara resmi di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 05 Oktober 2020. Berbagai reaksi bermunculan atas pengesahan tersebut, karena memang sejak awal diajukan oleh pemerintah tela menuai banyak penolakan. Salah satu Ormas yang juga bersuara lantang menolak Undang-undang Cipta Kerja adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Melalui ketua umumnya …