Tag Archives: omnibus law

Ngabalin: Waspada Kelompok Radikal Gentayangan Tunggangi Penolakan Omnibus Law

Ali Mochtar Ngabalin

Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI memicu gelombang demonstrasi penolakan oleh buruh dan mahasiswa. Ironisnya, demonstrasi itu justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan anarkisme untuk mengacaukan keadaan. Kondisi inilah yang disebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin harus diwaspadai. Ia menilai kelompok berpaham radikal sedang bergentayangan dengan mengatasnamakan …

Read More »

Omnibus Law Klaster Jaminan Produk Halal Bingungkan Umat

Halal

Jakarta – Pro dan kontra terkait disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law terus berbuntut panjang. Salah satunya terjait klaster Jaminan Produk Halal (JPH). Wakil Ketua Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nadra Hosen menilai UU Omnibus Law klaster Jaminan Prodak Halal membuat bingung umat dengan adanya ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal (BPJPH) dapat menerbitkan fatwa halal, …

Read More »

Muhammadiyah Ogah Ikut Unjuk Rasa di Istana Karena Dinilai Banyak Mudharatnya

abdul muti

Jakarta – Muhammadiyah menegaskan tidak akan mengikuti unjuk rasa di depan Istana bersama sejumlah Ormas islam untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (13/10/2020). Muhammadiyah menilai unjuk rasa di jalan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. “Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa,” kata Sekretaris Umum Pimpinan …

Read More »

Disambangi Menaker ke Rumah, Kiai Said Aqil Tegaskan Sikap PBNU Lanjutkan Uji Materi UU Ciptaker

ida fauziyah 7 169

Jakarta – Pasca pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida fauziyah menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di kediamannya. Sabtu (10/10). Kehadiran Ida Fauziyah tidak menggunakan mobil dinas namun menggunakan mobil berplat B 1848 RFT yang dikawal voorijder sekira pukul 20.00 WIB. Pertemuan digelar secara tertutup dikediaman …

Read More »

Gus Miftah: Ajak Masyarakat Cegah Adu Domba, Tolak UU Ciptaker Dengan Uji Materi di MK

64e22dd0 48f3 44f8 9eaf e314e5ecbcda 169

Jakarta – Elemen massa yang turun kejalan menolak di sahkanya Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipaker) sangat rawan ditunggangi oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab, salah satu buktinya adalah rusaknya beberapa fasilitas publik yang seharusnya tetap dijaga untuk kepentingan umum. Selain itu, aksi di jalan juga rawan ditunggangi oleh adu domba yang akan menyebabkan terpecahnya persatuan. Ustadz muda Nahdlatul Ulama (NU) Miftah Maulana Habiburrahman …

Read More »

DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Yusuf Mansur Ajak Salat Sunnah 40 Hari

Screen Shot 2020 10 08 at 9.15.21 AM

Jakarta – UU Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). UU yang dari awal pembahasannya menuai banyak penolakan hingga kemudian di sahkan oleh DPR. Pengesahan yang kemudian berbuntut demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Ditengah pandemi Covid-19 yang sebarannya masih cukup tinggi, demonstrasi dijalan sangat beresiko, karena kerentanan tertular virus Corona semakin tinggi. Dikutip dari laman tempo.co …

Read More »

Omnibus Law Cipta Kerja Telah Disahkan, Bagaimana Sebenarnya Islam Melindungi Buruh?

omnibus law

Omnibus law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin (5/10/2020). Di luar parlemen ada banyak sekali aksi untuk menolak pengesahan RUU ini yang dipandang akan merugikan para pekerja dan buruh. Masih banyak pasal yang menjadi sorotan. Tulisan ini tidak ingin masuk dalam perdebatan UU Cipta Kerja itu, namun ingin memotret  Islam melihat buruh atau pekerja ini. Sejauhmana Islam memiliki …

Read More »

Pelibatan Ormas Islam Untuk Tetapkan Fatwa Halal di Draf Omnibus Law Harus Dipertimbangkan Lagi

sertifikat halal

Jakarta – Ormas Islam akan dilibatkan dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang tengah digodok pemerintah. Hal itu dinilai kurang tepat sehingga harus dipertimbangkan lagi. “Menurut saya perlu ada pertimbangan kembali. Ya harus dikembalikan ke MUI khusus soal fatwa itu,” ujar Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim di kantor …

Read More »