Disambangi Menaker ke Rumah, Kiai Said Aqil Tegaskan Sikap PBNU Lanjutkan Uji Materi UU Ciptaker

Jakarta – Pasca pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida fauziyah menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di kediamannya. Sabtu (10/10).

Kehadiran Ida Fauziyah tidak menggunakan mobil dinas namun menggunakan mobil berplat B 1848 RFT yang dikawal voorijder sekira pukul 20.00 WIB. Pertemuan digelar secara tertutup dikediaman kiai Said di Jalan Sadar Raya Nomor 55 Ciganjur, Jakarta Selatan.

Saat tiba dikediaman kiai Said, Menaker Ida sama sekali tak menyapa awak media yang menunggu di sekitar lokasi. Politikus PKB itu baru memberi keterangan pada pukul 22.45 WIB setelah pertemuan selesai.

Ida mengatakan pertemuan itu hanya sebatas silaturahim. Dia berusaha menjelaskan maksud Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU.

“Saya kira setelah beliau mendapat penjelasan, terutama klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti yang harus didorong adalah memastikan perlindungan,” kata Ida usai pertemuan, seperti dikutip dari laman cnnindonesia.com Sabtu (10/10) malam.

Dalam kesempatan itu, Said Aqil menegaskan sikap PBNU. Mereka tetap akan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Ida menuturkan ia akan terus berkeliling ke berbagai elemen masyarakat. Dia hendak menjelaskan klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang usulan Presiden Jokowi ini.

“Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan, ke Pengurus Muhammadiyah, ke stakeholder ketenagakerjaan,” ucap Ida.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja pada Senin (5/10). Pengesahan dilakukan di tengah penolalan dari berbagai pihak, termasuk PBNU.

PBNU bahkan hendak menempuh jalur hukum menyikapi pengesahan ini. Mereka akan mendampingi pihak yang hendak menggugatnya ke MK.

“Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).