Muslim Rohingya
Muslim Rohingya

Tertindas di Negara Sendiri, 1,1 Juta Muslim Rohingya Hak Suara Juga Dilucuti

Yangon – Nasib Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar, makin tertindas. Setelah dipaksa melarikan diri ke luar negeri akibat dikejar-kejar dan digenosida tentara Myanmar, kini hak suara mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) juga dilucuti pemerintah Myanmar.

Hal itu terungkap setelah Komisi Pemilihan Umum Myanmar mengatakan lebih dari 1,1 juta pemilih di negara bagian Rakhine barat, Myanmar akan dicabut hak suaranya dalam pemilihan mendatang.

Dilansir AFP, Sabtu (17/10/2020), Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memperkirakan, Aung San Suu Kyi akan kembali berkuasa dalam pemilihan 8 November mendatang. Hal ini menjadikan Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjabat dua periode sejak Myanmar lepas dari kekuasaan militer langsung.

Hampir semua Muslim Rohingya dilucuti dari kewarganegaraan dan hak suara. Banyak pengamat telah menolak pemungutan suara karena diduga kurung kredibilitas.

Komisi pemilihan mengatakan, alasan keamanan menjadi salah satu hilangnya hak suara itu. Mereka menyebut pemilihan tidak akan dilakukan di daerah dengan ratusan ribu lebih termasuk lebih dari 800.000 di Rakhine.

Lebih dari setengah dari 600.000 Rohingnya yang tersisa di Myanmar tinggal di Rakhine, sehingga jumlah total orang yang akan kehilangan suaranya di negara bagian itu lebih dari 1,1 juta. Artinya lebih dari dua pertiga dari jumlah populasi negara.

“Daerah-daerah tertentu tidak dapat menjamin kondisi untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil dan itulah mengapa pemilihan dibatalkan,” bunyi pengumuman yang dari komisi pemilihan pada Jumat (16/10/2020) waktu setempat.

Satu juta lebih penduduk Rohingya tanpa kewarganegaraan mendekam di kamp pengungsian di Bangladesh. Militan Arakan Army (AA) terkunci dalam pertempuran militer di pinggiran utara Rakhine saat mereka memperjuangkan lebih banyak otonomi untuk etnis Buddha Rakhine.

Baca Juga:  Berlakukan Sertifikasi Halal, McDonald Terancam Diboikot di India

Kerusuhan tersebut telah menewaskan atau melukai ratusan orang dan memaksa 150.000 mengungsi dari rumah mereka sejak perang saudara mulai meningkat pada akhir tahun 2018.

Sekretaris Partai Nasional (ANP) etnis Rakhine Arakan Tun Aung Kyaw mengatakan keputusan untuk membatalkan pemungutan suara diambil karena alasan politik, bukan keamanan.

“Kebanyakan kota di negara bagian Rakhine di mana pemilihan tidak diadakan adalah wilayah yang pasti akan dimenangkan oleh ANP, jadi ini adalah taktik yang disengaja,” kata Tun Aung Kyaw.

Dalam pengumuman hari Jumat, komisi pemilihan juga mengatakan pemungutan suara akan dibatalkan di berbagai daerah lain di Myanmar, terutama di negara bagian Shan dan Kachin yang dilanda konflik.

Bagikan Artikel

About redaksi

Avatar