Muslimah India
Muslimah India

Peringati Hari Hak Muslimah, Langkah India Lindungi Hak-Hak Perempuan Muslim

New Delhi – India dibawah kendali Partai Bharatiya Janatha (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, dikenal sering membuat kebijakan yang mendiskreditkan umat Islam. Langkah disinyalir dilakukan untuk menekan pertumbuhan dan mencegah terjadinya dominasi Muslim di masa mendatang.

Mulai status kewarganegaraan, terutama Muslim pendatang, sampai umat Muslim dituding sebagai penyebab utama penyebaran virus Covid-19. Terakhir para mualaf pun dikejar-kejar dan ditangkapi.

Di tengah kondisi itu, Muslimah India memperingati Hari Hak Muslimah yang jatuh pada hari Minggu (1/8/2021). Dilansir di Emirates News Agency via laman republika.co.id, Senin (2/8/2021), hari tersebut diperingati di seluruh India dalam rangka memperingati berlakunya undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan Muslim.

Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi mengatakan perempuan Muslim sangat menyambut baik undang-undang yang membuat malpraktik sosial menjadi pelanggaran pidana. Untuk itu organisasi Muslim di India akan menyelenggarakan program untuk memperingati Hari Hak Muslimah tersebut.

Naqvi bersama Menteri Pembangunan Perempuan dan Anak Smriti Irani dan Menteri Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim Bhupender Yadav menghadiri sebuah acara di New Delhi untuk memperingati Hari Hak Perempuan Muslim.

Dia mengatakan, pemerintah di bawah Perdana Menteri Narendra Modi telah memperkuat kemandirian, harga diri dan kepercayaan diri di antara perempuan Muslim di India dan melindungi hak-hak konstitusional, fundamental dan demokratis mereka. Hari Hak Muslimah itu diperingati guna merayakan pemberlakuan hukum terhadap talak tiga.

Sebelumnya, pada 1 Agustus 2019, pemerintah India mengesahkan undang-undang yang menjadikan praktik talak tiga sebagai tindak pidana. Menurut Naqvi, setelah undang-undang itu berlaku, kasus talak tiga menurun secara signifikan.

“Wanita Muslim di seluruh negeri sangat menyambut baik undang-undang ini,” kata Naqvi.

Baca Juga:  Ini Pengakuan Zulkarnaen Terkait Strategi Kelompok Teroris Jamaah Islamiyah

Mahkamah Agung India pada Agustus 2017 menyatakan praktik talak tiga atau bentuk perceraian berdasarkan suami yang mengucapkan talak tiga kali berturut-turut secara langsung sebagai inkonstitusional. Pada Desember 2017, mengutip putusan Mahkamah Agung dan kasus talak tiga di India, pemerintah memperkenalkan RUU Perempuan Muslim (Perlindungan Hak atas Perkawinan) di Parlemen.

RUU itu disahkan oleh Lok Sabha, tetapi terhenti oleh oposisi di Rajya Sabha. RUU itu diperkenalkan kembali dan disahkan oleh kedua Kantor Parlemen pada Juli 2019. Akibatnya, RUU tersebut mendapat persetujuan dari Presiden Ram Nath Kovind. Undang-undang, yang melarang talak tiga instan, ini menetapkan tiga tahun penjara untuk pelanggaran dan juga membuat pelanggar bertanggung jawab untuk membayar denda.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

20210923170611

Taliban Akan Kembali Berlakukan Hukum Potong Tangan

KABUL – Pasca berhasil menguasai Afganistan, Taliban selalu menjadi perbincangan, berbagai spekulasi dan analisis diutarakan oleh …

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara di depan Majelis Umum PBB

Turki di Garis Terdepan Perang Melawan Islamofobia

New York – Turki siap mengambil peran utama dalam berperang melawan Islamofobia di komunitas internasional. …