Turkey Konstantinopel
Turkey Konstantinopel

Turki Tolak Klaim HTI Kaitkan Utsmaniyah dan Khilafah

Jakarta – Meski sudah dibubarkan, kelompok pengusung khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) nyatanya masih terus melakukan gerakan untuk menyebarkan ideologinya. Buktinya diluncurkannya film ‘Jejak Khilafah’ yang berisi tentang Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dihubungkan khilafah.

Namun klaim HTI ternyata ditolak tegas pemerinta Turki yang menegaskan bahwa diskursus khilafah sebagai propaganda narasi minor. Bahkan dengan tegas, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menolak Turki kembali membangkitkan khilafah Islamiyah, Juli lalu.

Setelah Pemerintah Turki mengonversi Hagia Sophia menjadi masjid, muncul majalah Gerçek Hayat yang menghubungkan kebangkitan khilafah Islamiyah. Perdebatan soal itu ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial.

Menanggapi kontroversi tersebut, Juru Bicara AKP Omer Celik membuat rilis di Twitter-nya bahwa Turki akan tetap menjadi republik sekular berdasarkan konstitusi.

“Republik Turki adalah negara yang akan tetap menjunjung demokrasi dan sekularisme berdasarkan konstitusi,” kata Celik.

Dia menjelaskan konversi Hagia Sophia menjadi masjid tidak ada kaitannya dengan kebangkitan khilafah Islamiyah.

“Debat dan polarisasi tidak sehat yang muncul di media sosial kemarin (khilafah) tentang sistem politik kita tidak ada dalam agenda Turki. Adalah salah untuk memicu polarisasi tentang sistem politik di Turki,” tulis Omer.

Gerçek Hayat adalah majalah mingguan surat kabar Yeni Safak yang pro-pemerintah.  Politisi AKP Mehmet Metiner menganggap sampul majalah itu merupakan sabotase politik.

“Fakta bahwa orang dari lingkungan kami yang menganggap pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid merupakan agenda membangkitkan kekhilfahan adalah sabotase politik terhadap Presiden Erdogan. Khilafah itu sejarah,” tegasnya.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Check Also

008879900 1755066058 830 556 1

Kiai Ma’ruf Amin: Pesantren Jadi Pusat Gerakan Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA — Pondok Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan yang fokus pada keagamaan namun juga lembaga …

prof asrorun niam sholeh 1756616995852 169

Munas MUI 2025 Akan Bahas Fatwa Perpajakan untuk Cari Keadilan Sesuai Syariat

Jakarta – Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat diperuntukkan untuk pembangunan berbagai fasilitas dan …