Two States Solution; Apakah Mungkin Indonesia Mengakui Palestina dan Israel Sekaligus?

Setelah puluhan tahun berjuang, Palestina akhirnya mendapat pengakuan lebih dari seratus negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara yang merdeka. Yang menarik karena negara-negara Eropa terutama Inggris, Perancis, Kanada dan juga Australia turut mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini membuat Israel geram dan akan mengambil langkah-langkah kongkrit terhadap negara yang mengakui Palestian terutama negara-negara Barat.

Indonesia sendiri sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bansga (PBB) menyatakan bahwa Indonesia bukan saja mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang selama ini diperjuangkan tetapi juga akan mengakui Israel sebagai negara yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatic antara kedua negara. Pengakuan terhadap negara Palestina dipandang sebagai langkah konkret untuk menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara. Solusi ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi rakyat Palestina dan Israel. Presiden Prabowo bahkan menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin perlindungan pada Israel jika kemerdekaan Palestina berhasil direalisasikan melalui two states solution

Namun demikian, pernyataan Presiden ini langsung memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Pernyataan Prabowo tampak berbenturan dengan sentimen publik yang telah lama mengakar yang memandang Israel sebagai penjajah abadi yang tidak layak dilindungi. Hal ini disebabkan karena sentimen publik yang begitu kuat yang  bukan muncul dari ruang hampa. Ini adalah buah terhadap penderitaan rakyat Palestina, pendudukan ilegal, dan kekerasan yang dialami rakyat Palestina selama ini.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, solidaritas untuk Palestina adalah panggilan jiwa, sebuah ekspresi langsung dari amanat UUD 1945 untuk menentang penjajahan. Dari sudut pandang ini, gagasan untuk “menjamin keamanan Israel” terasa seperti sebuah pengkhianatan, mengapa kita harus melindungi pihak yang selama ini menjadi sumber penderitaan? Kita seakan akan menganggap bahwa perdamaian baru bisa tercapai setelah sang penjajah sepenuhnya dikalahkan atau dihukum. Ini adalah pandangan yang sedikit agak naïf.

Diplomasi Prabowo di KTT tersebut sesungguhnya menawarkan keadilan prospektif yang berorientasi ke masa depan  dan yang paling penting, tetap taat pada nilai-nilai UUD 1945. Salah satu kata kunci Undang-undang dalam konteks dukungan kepada Palestina adalah bahwa “Kemerdekaan itu ialah hak SEGALA BANGSA”. Amanat konstitusi ini universal, Ia tidak mengatakan “hak beberapa bangsa” atau “hak bangsa yang tertindas saja.” Prinsipnya berlaku untuk semua bangsa. Dalam konteks solusi dua negara, setelah Palestina merdeka dan berdaulat, maka akan ada dua bangsa yang diakui dunia, Palestina dan Israel.

Barang kali pernyataan “perlindungan terhadap negara Israel” oleh Prabowo tampak terlalu frontal. Tetapi pada titik itu, semangat UUD 1945 menuntut kita untuk menghormati hak hidup dan kemerdekaan keduanya sebagai entitas negara yang setara.

Mungkin langkah tersebut menggunakan jaminan keamanan sebagai daya tawar yang kuat untuk mencapai tujuan utama konstitusi, menghapuskan penjajahan. Perdamaian yang abadi tidak mungkin tercapai jika salah satu pihak terus hidup dalam ketakutan dan ancaman.  Jika solusi kemerdekaan Palestina adalah kehancuran Israel, maka itu rentan melahirkan siklus kekerasan baru. Kita semua tahu, Israel diback up oleh negara adidaya Ameria Serikat di belakangnya  karena itu jika kemerdekaan Palestina harus menunggu kehancuran Israel, maka itu hanya akan melahirkan siklus kekerasan baru. Ini tentu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang kita akui bersama.

Keadilan sejati di masa depan adalah terciptanya sebuah tatanan di mana anak-anak Palestina dan Israel dapat tumbuh tanpa mendengar sirene perang. Sentimen publik yang menolak perlindungan bagi Israel adalah reaksi emosional yang dapat dipahami dan berakar pada sejarah panjang ketidakadilan. Namun, diplomasi kenegaraan tidak bisa hanya berlandaskan pada amarah masa lalu. Ia harus berorientasi pada penciptaan masa depan yang lebih baik .