Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin

Konsep Negara Khilafah Tak Mungkin Diterapkan di Indonesia

Jakarta – Konsep negara khilafah di Indonesia tidak mungkin di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin menanggapi konvoi kelompok Khilafatul Muslimin di beberapa wilayah.

“Jadi Kemenag terus melakukan pengarustamaan terhadap moderasi beragama sebenarnya, jadi salah satu muatan substansi dari moderasi beragama itu adalah taat pada konstitusi. Jadi karena konsep negara khilafah ini kan tidak mungkin lah di Indonesia,” kata Kamaruddin Amin, Rabu (1/6/2022).

Ia menjelaskan negara Indonesia memiliki keragaman latar belakang agama. Selain itu, telah disepakati dasar negara UUD 1945 dan ideologi Pancasila oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, ia menilai negara khilafah tidak mungkin di Indonesia.

Pertama, kata Kamaruddin, Indonesia sudah punya konstitusi yang namanya pancasila dan UUD yang menjadi kesepakatan pendiri bangsa. Selama ini, Kemenag terus menerus bukan mengkampanyekan tapi mensosialisasikan mengarusutamakan dari seluruh struktur dari pusat ke daerah menjadi program prioritas Kemenag tentang moderasi, yang menghargai, menghormati konstitusi

“Khilafah ini bertentangan dengan konstitusi dan memang sangat tidak realistis,” kata Kamaruddin.

Ia menilai konsep negara khilafah tidak realistis dan sangat imajinatif. Sebab, Indonesia telah memiliki konstitusi UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Kemenag merespon permintaan Komisi VIII untuk melawan isu kebangkitan khilafah, Kamaruddin mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan tentang moderasi beragama.

“Jadi moderasi beragama yang saya sampaikan adalah menghargai konstitusi, bagaimana secara sebagai umat beragama tapi juga memiliki kesalehan kewargaan. Jadi bukan hanya kesalehan keagamaan, tapi juga kesalehan kewargaan. Jadi harus menjadi warga negara yang baik, warga yang taat pada konstitusi, kita sudah jelas punya pancasila, UUD, NKRI dsb. Kemenag terus melakukan upaya untuk mengarustamakan paham seperti itu, konter paham khilafah ini kita lakukan terus berkelanjutan,” tuturnya.

Terkait tindakan konvoi Khilafatul Muslimin, Kamaruddin mengatakan Kemenag tak memiliki kewenangan untuk mengusut peristiwa konvoi tersebut. Ia mengaku menyerahkan ke kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.

Kamaruddin mengatakan mengkampanyekan khilafah di Indonesia sudah dilarang. Ia meminta sejumlah pihak melakukan langkah-langkah untuk mencegah isu tersebut.

“Kita punya konstitusi, kita punya dasar negara, punya Pancasila, UUD, dan itu kesepakatan para pendiri bangsa yang kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga, merawat dan taat pada konstitusi. Jadi paham paham yang ingin mengganti konstitusi dengan paham-paham yang lain selain khilafah itu bertentangan dengan konstitusi, tentu kita harus bersama-sama untuk meng-counter melakukan langkah-langkah mencegahnya,” katanya.

“Kemenag bersama ormas ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dll terus melakukan penguatan moderasi beragama yang salah satu substansinya adalah cinta tanah tanah air dan komitmen kebangsaan, kesalehan keagamaan dan kesalehan kewargaan,” tandasnya.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Check Also

Ratusan eks anggota NII Garut kembali baca dua kalimat syahadat dan ikrar setia kembali ke NKRI

Tobat, Ratusan Eks NII Garut Baca Syahadat Lagi dan Ikrar Setia Kepada NKRI

Garut – Ratusan eks pengikut Negara Islam Indonesia (NII) di Garut, Jawa Barat, melakukan pertobatan …

penceramah radikal

Jangan Heran Sudah Diprediksi Nabi, Sering Bikin Gaduh dengan Fatwa tanpa Ilmu

Terkadang kita susah membedakan antara ulama yang fasih ilmu fikih dengan hanya penceramah. Banyak pula …

escortescort