Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
JAKARTA – Kelompok radikal terorisme masih terus melakukan aksi propaganda didunia maya secara aktif, dalam temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebanyak 600 akun berpotensi mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan terorisme. Angka tersebut boleh jadi bertambah karena kelompok radikal menggunakan metode beternak akun sehingga akan semakin banyak yang harus diwaspadai agar jangan sampai masyarakat teradikalisasi melalui media sosial.
Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafly Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan dari 650 akun berisikan konten propaganda radikalisme.
Dari angka itu, 409 konten bersifat umum atau konten bersifat informasi serangan, 147 konten anti dengan NKRI, 85 konten anti-Pancasila, tujuh konten intoleran, dan dua konten berkaitan dengan paham takfiri. “Ada 40 konten karena pendanaan terorisme di dunia maya yang cukup dominan akhir-akhir ini,” kata Boy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari laman republika.co.id Selasa (25/1/2022).
Selain itu, ada 13 konten berkaitan dengan pelatihan. Pengawasan itu, kata Boy, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kepolisian, BSSN, BIN, TNI, dan Kemenkominfo.
Boy menyebutkan, terdapat lima tugas pokok BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yakni merumuskan, mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Selanjutnya, mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme;mengoordinasikan pemulihan korban;merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.
BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
