Setelah 22 Negara Mengecam, Kini 37 Negara Dukung Perlakuan China Terhadap Muslim Uighur

Beijing Perlakuan pemerintah China terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang terus menggulirkan pro dan kontra Setelah 22 negara mengecam tindakan China memasukkan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp kamp konsentrasi atau yang disebut China kamp pelatihan kini 37 negara giliran mendukung perlakukan Negeri Tirai Bambu tersebut Sama seperti 22 negara yang mengecam dukungan 37 negara itu juga disampaikan dalam sebuah surat yang sekaligus merupakan respons langsung atas kritikan negara negara Barat sebelumnya 22 negara pengecam antara lain Uni Eropa Australia Jepang dan Selandia Baru sedangkan 37 negara pendukung antara lain Rusia Arab Saudi Nigeria Aljazair Korea Utara Myanmar Filipina dan Zimbabwe Baca Juga 22 Anggota PBB Kecam Perlakuan Muslim Uighur China Itu Fitnah Kami memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia Kami mencatat bahwa terorisme separatisme dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang bunyi surat tersebut seperti dilansir kantor berita AFP dan dikutip dari laman Detik com Sabtu 13 7 2019 Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang lanjut surat tersebut Baca Juga 22 Negara Anggota PBB Kompak Kecam Perlakuan China Terhadap Muslim UighurChina dilaporkan menahan 1 juta orang yang kebanyakan etnis Uighur di kamp kamp pelatiha di Xinjiang Kelompok kelompok HAM dan mantan tahanan di Xinjiang menyebut kamp itu sebagai kamp konsentrasi di mana kebanyakan warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipaksa berasimilasi atau menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas Han di China Pemerintah China membantah tuduhan itu Mereka menyebut kamp kamp di Xinjiang sebagai pusat pendidikan kejuruan yang diikuti secara sukarela dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja Otoritas China menegaskan bahwa pusat pendidikan itu diperlukan untuk menjauhkan warga setempat dari ekstremisme keagamaan terorisme dan separatisme