Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menunjukkan sikap terbuka dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengamat komunikasi Dr. Emrus Sihombing menyebut BGN tidak menolak kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
“BGN harus jujur bahwa banyak kritik terhadap MBG. Tapi justru dari kritik itu, perbaikan terus dilakukan. Ini langkah yang sangat positif,” ujar Emrus di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ia menilai MBG merupakan program untuk masyarakat sehingga wajar jika publik memberikan masukan. Yang terpenting adalah bagaimana kritik tersebut dijawab dengan tindakan nyata.
“Tidak ada lembaga yang sempurna. Tetapi ketika kritik dijawab dengan perbaikan, itu jauh lebih progresif dan bermanfaat. Banyak instansi defensif saat dikritik, namun BGN saya lihat berbeda—mereka bergerak cepat memperbaiki,” ucap Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.
Emrus menekankan bahwa dari seluruh fungsi manajemen—perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian—pengawasan adalah aspek paling krusial.
Ia mendorong agar peran para Wakil Kepala BGN diperkuat, terutama untuk pengawasan teknis dan legalitas dapur MBG. Menurutnya, pembagian kewenangan harus jelas agar kesalahan tak berulang, termasuk kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Pengawasan itu dua sisi. Pertama proses penyediaan makanannya, dari pengolahan sampai distribusi. Kedua aspek legalitas dapur. Jangan sampai dapur kapasitas 10 atau 20 malah melayani 30, lalu memakai badan hukum lain. Secara hukum mungkin lolos, tapi itu akal-akalan,” tegasnya.
Emrus menegaskan bahwa MBG harus bertumpu pada ekonomi lokal. Karena itu, ia menolak keterlibatan politisi, pejabat, atau pengusaha yang tidak memiliki pengalaman di bidang pangan.
“Serahkan pada yang ahli. Jangan politisi atau pengusaha tiba-tiba masuk karena melihat ada peluang uang. Itu berbahaya,” katanya.
Ia mendorong agar UMKM kuliner seperti warteg, rumah makan Padang, pengelola kantin sekolah, hingga kelompok ibu rumah tangga diberi ruang lebih besar dalam rantai pasok MBG.
“Program ini jangan jadi lahan bisnis politikus. Saya imbau ketua umum parpol melarang kadernya terlibat kalau bukan bidangnya,” ujarnya.
Emrus mengatakan MBG merupakan program strategis dan idealnya diperluas cakupannya.
“Ke depan MBG bukan sekadar untuk siswa, ibu hamil, atau ibu menyusui. Tapi juga bisa diarahkan untuk mengecek restoran-restoran dari sisi gizi dan kebersihan, supaya masyarakat umum turut merasakan manfaat,” jelasnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Emrus percaya BGN telah menyiapkan pemetaan titik rawan terkait peningkatan kebutuhan pangan. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting agar lonjakan konsumsi Nataru tidak menekan pasokan untuk MBG.
“Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kemendag, pemerintah daerah, dan BGN harus solid. Kalau tidak, Nataru dan MBG bisa saling menekan,” ujarnya.
Ia juga mendukung langkah BGN menutup dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Ini soal kesehatan generasi muda. Jangan main-main dengan gizi anak. Dapur nakal harus ditutup,” tegasnya.
Emrus menyebut peningkatan gizi adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya keliling Indonesia, dari Papua sampai Aceh, melihat langsung kondisi gizi. MBG program bagus, tinggal terus ditata supaya dampaknya maksimal,” katanya.
Ia menilai konsep yang diusung Presiden Prabowo Subianto sangat baik dan memberi arah jelas. Yang kini dibutuhkan adalah ketegasan dalam implementasi di lapangan.
“Konsepnya kuat, Presiden Prabowo sudah menyiapkan fondasi. Sekarang tinggal pelaksanaan. BGN sudah banyak melakukan perbaikan, dan itu sangat positif,” tutupnya.
