Aktivitasnya Diawasi, Mahasiswa Muslim Thailand Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Tersebut

Bangkok Pemerintah Thailand didesak mencabut kebijakan untuk mengawasi dan mendata aktivitas mahasiswa muslim di Negeri Gajah Putih itu Desakan itu dilakukan oleh Federasi Mahasiswa Muslim Thailand yang menilai kebijakan itu adalah bentuk diskriminasi dan melanggar undang undang dasar negara berpenduduk mayoritas beragama Budha tersebut Kami meminta parlemen membatalkan kebijakan itu Kebijakan itu adalah bentuk diskriminasi yang melanggar undang undang dasar kata Ketua Federasi Mahasiswa Muslim Thailand Ashraf Awae dikutip laman AFP via laman nu or id minggu kemarin Menurut Ashraf Awae pihaknya telah menerima laporan jika aparat dari Biro Khusus Thailand meminta informasi terkait mahasiswa Muslim dari tiga kampus ternama di negeri tersebut Informasi yang diminta otoritas Thailand dari kampus terkait mahasiswa Muslim meliputi jumlah anggota keluarga tempat asal serta afiliasi dengan kelompok tertentu Banyak pihak yang memprotes tersebut karena dianggap diskriminatif dan ilegal Langkah itu itu bisa mendorong sikap saling curiga dan membuat jurang pemisah antara mahasiswa Muslim dengan yang lainnya tegas Awae Baca Juga Setelah Muslim Uighur dan Larangan Logo Halal China Kini Hancurkan Kubah dan Menara MasjidSementara itu mantan komisioner lembaga hak asasi manusia Thailand Angkhana Neelapaijit menilai kebijakan itu merupakan bentuk dari diskriminasi agama Ini adalah bentuk intervensi terhadap hak hak pribadi dan diskriminasi berdasarkan agama tegasnya Sikap yang sama juga dilakukan Rektor Universitas Ramkhamhaeng Wuthisak Lapcharoensap Dia menyatakan akan menolak permintaan polisi Thailand jika mereka mengirimkan surat dan meminta informasi terkait mahasiswa Muslim di institusinya Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan mengawasi dan mendata mahasiswa Muslim di seluruh negeri setelah terjadi serangkaian serangan bom di Bangkok pada Agustus lalu Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun basis data nasional Baca Juga China Minta Muslim Uighur Dipulangkan Menlu AS Jangan MauKepolisian telah menunjukkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk pembuatan basis data intelijen Tidak ada hak yang dilanggar Kami tidak dapat mengelola apapun jika tidak memiliki data kata Perdana Menteri Prayuth Chan ocha