Kairo – Pemerintah Austria belum lama ini mengeluarkan Peta Nasional Islam online, yang mencantumkan nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri. Peta ini langsung menimbulkan kontroversi. Bahkan Peta ini disebut meniru kebijakan ala Nazi.
Berbagai komunitas Muslim di Austria dan Eropa telah melayangkan protes terkait peluncuran Peta Islam itu. Tidak hanya dari Eropa, negara-negara Muslim di Asia dan Afrika juga telah menyuarakan keprihatinannya.
Keprihatinan juga datang dari Al-Azhar Islamic Center Mesir. Dilansir dari laman Iqna via laman republika.co.id, Selasa (29/6/2021), dalam laporan berjudul ‘Islam Map in Austria; Intentions and Worries’, Al-Azhar menyatakan akan mengikuti perkembangan terkait langkah pemerintah Austria, dan kekhawatiran umat Islam di negara Eropa tersebut.
Al-Azhar menyerukan dialog dengan kelompok-kelompok Muslim di Austria dan menekankan perlunya menghormati hak-hak serta melindungi keamanan Muslim negara itu.
Pada Mei, sebuah kelompok Muslim terkemuka di Austria mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz karena mengungkap Peta Islam, yang kontroversial.
Muslim Youth Austria mengecam pemerintah karena menerbitkan peta Islam politik, yang mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi Muslim di seluruh negeri.
“Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili perlintasan batas yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kelompok itu.
Awal bulan ini, peta kontroversial itu diturunkan setelah sebuah kelompok Muslim terkemuka mengancam akan menuntut Pemerintah Kurz. Bahkan aktivis hak asasi manusia menuduh peta tersebut mewakili kebijakan ala Nazi dalam memetakan Muslim dengan kebijakan daftar hitam.
Publikasi peta itu mengikuti Operasi Luxor tahun lalu, di mana polisi menggerebek rumah-rumah keluarga Muslim. Ini termasuk kamar tidur anak-anak, di bawah payung kontra-terorisme. Polisi dituduh membuat trauma anak-anak selama penggerebekan yang oleh organisasi CAGE disebut ideologis dan Islamofobia.
Menteri Dalam Negeri Austria Karl Nehammer menghadiri penggerebekan tersebut. Tidak ada penangkapan yang dilakukan dan tidak ada yang didakwa.
Menurut juru bicara kelompok hak anak yang berbasis di Austria, ACT-P, Nura Al-Izzedin, Publikasi peta telah menyebabkan serangan terhadap masjid dan asosiasi Muslim oleh neo-fasis.
“Peta Islam harus dihapus karena telah memberi lampu hijau kepada neo-Nazi untuk serangan Islamofobia,” kata Al-Izzedin.