Kawin kontrak
Kawin kontrak

Anggota Komisi VIII DPR RI Minta Kawin Kontrak di Puncak Diberantas

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muslich Zainal Abidin meminta pemerintah untuk memberantas aktivitas kawin kontrak di Cianjur. Menurutnya, praktik kawin kontrak yang tengah marak di puncak Bogor dan Cianjur bukan saja merugikan pihak perempuan tetapi juga merendahkannya.

“Ini sudah keterlaluan, seharusnya wanita itu dilindungi, dijunjung tinggi martabatnya, ini malah harkat derajat wanita Indonesia seolah direndahkan di negara kita sendiri oleh orang asing,” jelasnya dalam keterangan tertulis, beberapa hari lalu.

Dia menuturkan kasus pembunuhan Sarah yang merupakan istri siri warga negara Arab Saudi, beberapa hari lalu harus menjadi pelajaran bagi para perempuan yang mau dan sedang menjalankan praktek kawin kontrak.

“Jangan kemudian karena faktor ekonomi mereka mau dijadikan istri siri orang asing, bahkan hingga direndahkan,” ungkapnya.

Secara agama pun, kata dia, kawin kontrak atau nikah mut’ah haram hukumnya. Hal ini karena praktik tersebut hanya mengedepankan unsur hawa nafsu syahwat saja.

“Jangan sampai ada pembelaan daripada melakukan zinah kemudian menghalalkan kawin kontrak. Itu adalah dua hal yang hukumnya juga haram,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah harus mengusut praktik kawin kontrak dan memberantasnya. “Kemudian bukan hanya itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mencarikan solusi terhadap motif di balik maraknya aktivitas kawin kontrak di sana,” tandasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor melalui forum Ijtima Ulama 2021, mendesak Pemkab Bogor menerbitkan peraturan daerah (perda) larangan kawin kontrak.

“Pelarangan kegiatan kawin kontrak yang notabene menjadi prostitusi terselubung. Nikahnya nikah-nikahan, walinya wali-walian tapi orang lain,” ujar Ketua MUI Kab. Bogor Dr KH Ahmad Mukri Ajie, Kamis (16/12/2021).

Ijtima Ulama MUI Kabupaten Bogor itu digelar pada Senin (13/12/2021) kemarin. Mukri Aji menyebut fenomena kawin kontrak meresahkan.

Selain meminta larangan kawin kontrak, Ijtima Ulama MUI 2021 turut mengapresiasi sejumlah kegiatan Pemkab. Selain itu, MUI Kabupaten Bogor menyoroti kotak amal yang beredar di masyarakat.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Wapres HUT ke 45 MUI

Fatwa MUI: Terorisme Bukan Jihad, Terorisme Haram!

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa aksi terorisme bukan jihad, terorisme …

Cak Islah Bahrawi

Tolak UU Buatan Manusia, Islah Bahrawi: Teroris Hanya Mau Jalankan Hukum Syariah

Jakarta –  Kelompok teroris menganggap Undang-undang harus menggunakan hukum syariah yang dalam pemahamannya sebagai buatan …