Anti-Muslim Pemerintah India Makin Terlihat, Puluhan Rumah Muslim Digeledah & Dirusak Polisi

Jakarta – Diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan India yang anti-Muslim, membuat pemerintah India semakin gencar menekan umat Muslim. Salah satunya adalah penggeledahan puluhan rumah miliki keluarga Muslim oleh polisi yang dilakukan secara ilegal. Tidak hanya digeledah, keluarga Muslim itu juga ditahan secara ilegal.

Tindakah itu mendapat protes keras dari kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM). Metro.co.uk melansir, berdasarkan sebuah video yang direkam aktivis hak asasi manusia, Kavita Krishnan, yang mengunjungi daerah Muzaffarnagar, di negara bagian Uttar Pradesh, India utara, terdapat satu rumah yang telah dirusak polisi.

Dalam video itu tampak perabotan rumah dan kaca yang rusak serta pecah. Penggeledahan ini disinyalir merupakan bentuk kesengajaan polisi untuk mengintimidasi mereka yang memprotes usulan undang-undang kewarganegaraan di India.

Dia menambahkan bahwa hanya keluarga Muslim yang menjadi sasaran aksi beringas aparat kepolisian dan menggambarkan tingkat kekerasan  tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

“Rumah-rumah Muslim digeledah polisi India di tengah penindasan terhadap protes, ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Kavita. 

Adapun foto-foto lain menunjukkan bahwa rumah-rumah para keluarga Muslim hancur total, dengan barang-barang yang berserakan di lantai. Selama sebulan terakhir diketahui, India dicekam protes ketika ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menentang Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah India bulan lalu. 

Undang-undang tersebut menawarkan amnesti kepada imigran ilegal non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun para kritikus berpendapat bahwa pengesahan itu bertentangan dengan konstitusi sekuler India, yang membuat kewarganegaraan bergantung untuk pertama kalinya, berdasarkan kriteria agama.

Juga diklaim bahwa undang-undang tersebut mendiskriminasi umat Islam, dengan kelompok minoritas Muslim tidak disebutkan sama sekali. 

Undang-undang tersebut juga dianggap kontroversial karena muncul setelah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan rencana untuk membentuk daftar warga negara yang menurut klaim akan mengidentifikasi imigran ilegal. Sebuah Daftar Warga Nasional, yang diterbitkan di negara bagian Timur Laut Assam, secara efektif mengakibatkan 1,9 juta menjadi tanpa kewarganegaraan, setelah mereka tidak dapat memberikan dokumen dan membuktikan garis keturunan mereka.  

Selama insiden di Muzaffarnagar pada malam 20 Desember 2019 silam, menurut Kavita, sejumlah rumah Muslim telah menjadi sasaran polisi, dengan foto-foto yang menunjukkan kerusakan yang luas.  

Kavita, yang mengunjungi daerah itu mengaku menjalankan tindakannya sebagai bagian dari misi pencarian fakta untuk organisasi-organisasi HAM seperti United Against Hate. Dia mengatakan, banyak dari mereka yang rumahnya digeledah takut berbicara karena khawatir adanya pembalasan susulan.