ibadah haji
ibadah haji

Arab Saudi Minta Indonesia Bersabar Tunggu Kepastian Pelaksanaan Ibadah Haji

Jakarta – Wabah virus Corona atau COVID-19 membuat kondisi dunia prihatin. Segala aktivitas internasional dan nasional telah digagalkan untuk mencegah penyebaran virus mematikan tersebut. Bahkan pelaksanaan tahunan ibadah haji sejauh ini masih belum bisa ditentukan, sementara ibadah umrah sudah ditiadakan pemerintah Arab Saudi sampai wabah Corona mereda.

Terkait pelaksanaan ibadah haji 1441 H/2020 M, Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan persiapannya terus berjalan. Bahkan mulai hari ini, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) juga sudah dibuka hingga 17 April.

“Persiapan haji terus berjalan, baik di dalam negari maupun proses pengadaan layanan di Arab Saudi,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali, Kamis (19/3/2020), dikutip dari laman tribunnews.com.

Nizar mengungkapkan, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengirimkan surat ke Menteri Agama (Menag) RI Fachrul Razi. Namun, surat itu bukan terkait penundaan pelaksanaan ibadah haji, melainkan permohonan untuk menunggu (bersabar) dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran hingga COVID-19 mereda.

“Saudi melalui suratnya hanya minta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441H di Arab Saudi ditunda. Sebab, mereka tengah melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah wabah virus corona atau Covid-19. Jadi proses penyiapan haji terus berjalan,” sambungnya.

Dalam surat tersebut dijelaskan Delegasi Urusan Haji Indonesia atau Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia yang berada di Arab Saudi perlu melakukan perjanjian kontrak secara detail untuk pelayanan dan perumahan, transportasi (udara dan darat) bagi para Jemaah Haji tahun 1441 H.

Namun sehubungan dengan perkembangan virus Corona serta berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan untuk menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi hingga memblokade virus dan penularannya secara regional dan internasional dan untuk menjaga kesehatan pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Baca Juga:  Bintang Voli Cantik Kazakstan Ini Antusias Menyambut Ramadan 1440 H

Surat tersebut ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Mohammad Bin Saleh Bin Taher Benten.

Merespon surat tersebut, Nizar mengatakan, pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan Direktur Kantor Urusan Haji Kementerian Haji dan Umrah Saudi Husni Busthoji. Hasil komunikasi dipastikan, proses penyediaan layanan di Saudi tetap dilanjutkan, hanya proses pembayarannya yang ditunda.

Menurut Nizar, saat ini tim akomodasi sudah mendapatkan kesepakatan dengan sejumlah penyedia hotel baik di Makkah maupun Madinah, di mana sejumlah hotel di Madinah juga sepakat untuk sistem sewa full musim.

“Tim ini masih terus bekerja untuk memenuhi target yang dibutuhkan. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kantor Urusan Haji juga belum tanda tangan kontrak sama sekali. Jadi proses pembayaran memang belum dilakukan,” ujarnya.

Sementara untuk layanan konsumsi dan transportasi juga masih dalam proses pengadaan, belum pada pembayaran. Di dalam negeri, persiapan haji memasuki tahap pelunasan BPIH 1441H/2020M. Pelunasan tahap pertama dibuka dari 19 Maret – 17 April 2020, sedangkan untuk tahap kedua, dibuka dari 30 April hingga 15 Mei 2020.

Namun, untuk penyelenggaraan manasik saat ini dihentikan sementara karena untuk meminimalisir kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 sehingga kesehatan jemaah bisa tetap terjaga.

Sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang telah disusun Kemenag, jemaah Indonesia akan mulai masuk asrama haji pada 25 Juni 2020 dan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni 2020.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

dr Fauzia Gustarina Cempaka Timur S IP M Si

Celah Intoleransi Dalam Beragama Diincar Kelompok Radikal Untuk Sebarkan Virus Radikalisme

Jakarta – Kelompok radikal selalu berupaya memanfaatkan berbagai cara untuk menyebarkan virus radikalisme. Salah satunya …

RDP Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Komisi VIII DPR RI

Dai Harus Miliki Strategi Metode Dakwah yang Menitikberatkan Wawasan Keberagamaan dan Kebangsaan

Jakarta – Sertifikasi penceramah atau dai dilakukan demi meningkatkan pemahaman moderasi beragama kepada kalangan dai …