0.81275400 1523880017 830 556
0.81275400 1523880017 830 556

Batal Berangkat Haji, Ini Fatwa MUI Terkait Dana Calon Jamaah Haji

JAKARTA – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) secara resmi mengumumkan pembatalan pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia tahun 2021 dengan alasan hingga sekarang belum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi terkait dengan diperbolehkannya jamaah haji dari luar negara Arab Saudi sehingga persiapan semakin mepet dan tentu hasilnya nanti tidak maksimal.

Alasan kedua adalah masih tingginya angka penyebaran Covid- 19 yang dikawatirkan berdampak pada jamaah yang dalam catatan calon jamaah haji rata-rata dalam usia yang cukup berumur sehingga mempunyai kerentanan terhadap paparan Covid- 19. Maka dengan berat hati Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah pembatalan keberangkatan.

Lalu, bagaimana dengan nasib dana pembiayaan ibadah haji (BPIH) yang telah disetorkan oleh jamaah? Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

KMA ini juga menyampaikan calon jamaah haji yang batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan.

“Calon jamaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Ramadan Harisman melalui pesan tertulis yang dikutip ihram.co.id Jumat (4/6). 

Ramadhan menjelaskan, meski diambil setoran pelunasannya, calon jamaah haji tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/ 2022 M.  

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menyampaikan, keputusan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang masuk daftar tunggu (waiting list). 

Baca Juga:  MUI Perlu Pahami Proses Modernisasi di Kalangan Umat Muslim

Buya Amirsyah menerangkan, haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah waiting list atau daftar antrean calon jamaah haji. 

“Ketentuan pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan,” kata Buya Amirsyah melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Ahad(6/6). 

Ia menerangkan, meski sudah membayar, calon jamaah haji tidak bisa langsung berangkat akibat adanya waiting list yang panjang. Panjangnya antrean pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah yang cukup lama.  

Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang ada dalam rekening pemerintah termasuk hasilnya 

Ia menjelaskan ketetapan hukum status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu. Pertama, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening pemerintah yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu secara syari adalah milik pendaftar (calon jamaah haji). 

“Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syari yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jamaah haji atau ahli warisnya,” ujarnya. 

Buya Amirsyah mengatakan, ketentuan hukum kedua, dana setoran BPIH bagi calon jamaah haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening pemerintah, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan). Antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. 

“Ketiga, hasil penempatan atau investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu, antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil atau nyata, sebagai pengelola (dana), pemerintah berhak mendapatkan imbalan yang wajar atau tidak berlebihan,” ujarnya. 

Baca Juga:  Unair, BIN, TNI AD, Temukan Obat Covid-19, MUI: Semoga Indonesia Cepat Keluar Dari Krisis

Ketentuan hukum keempat, ia menjelaskan, dana BPIH milik calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. 

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

20210923170611

Taliban Akan Kembali Berlakukan Hukum Potong Tangan

KABUL – Pasca berhasil menguasai Afganistan, Taliban selalu menjadi perbincangan, berbagai spekulasi dan analisis diutarakan oleh …

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara di depan Majelis Umum PBB

Turki di Garis Terdepan Perang Melawan Islamofobia

New York – Turki siap mengambil peran utama dalam berperang melawan Islamofobia di komunitas internasional. …