Gorengan Pembatalan Haji, Siapa Dalangnya?

Aktivitas masyarakat dalam situasi pandemic dibatasi. Virus Corona membuat sebagian masyarakat kita tertahan di rumah. Meski begitu, bukan berarti akses informasi tersendat. Masyarakat masih tetap beraktivitas dengan normal di dunia maya. Malah, disebut kian masif.

Tahun lalu operator telekomunikasi asal Inggris, Vodafone mendeteksi adanya peningkatan lalu lintas internet hingga 30 persen pada jaringan seluler di Inggris. Vodafone mengungkapkan beberapa hal yang membebani internet diantaranya teknologi akses jarak jauh, aplikasi webmail, dan konferensi video. TalkTalk, penyedia internet lainnya, mengatakan bahwa lalu lintas jaringan meningkat 20 persen sejak awal pekan ini.

Tingginya aktivitas internet masyarakat, tak jarang memicu komentar hal-hal kurang produktif. Bahkan, gorengan isu sumir. Seperti gorengan isu pembatalan ibadah haji.

Kecepatan jari netizen tak terbendung. Muncul tudingan ditengah kondisi ekonomi yang kian menurun, disebut dana haji digunakan untuk menambal kebocoran keuangan negara. Hingga muncul narasi, pemerintah telah menilep dana haji.

Tokoh publik dan politisi di Indonesia seolah ikut genit dengan komentar netizen. Pernyataan pembatalan ibadah haji dipenuhi analisa miring dan menyudutkan pemerintah. Para anasir ini tak sekadar meluapkan pernyataan di media sosial, di media massa pun diluapkan begitu bebas. Suara sumbang tokoh publik dan politisi ini begitu cepat ditangkap oleh netizen. Hoax mengenai dana haji kian liar di ruang publik. Hingga ada istilah, “Kasihan, sudah nabung lama. Ternyata tidak bisa berangkat haji.”

Di awal Bulan Juni, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memang menetapkan pembatalan keberangkatan ibadah haji pada ibadah haji tahun 1441 H / 2021 M bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kebijakan tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan pada Ibadah Haji 1442 H 2021 Masehi. Namun, secara tegas, pembatalan tersebut dikatakan bukan karena ketiadaan dana haji. Melainkan situasi pandemi. Arab Saudi sebagai negara tujuan melakukan pembatasan.

Setelah gorengan pembatalan haji ini semakin panas. Narasi negatif semakin liar. Tidak berselang lama, 14 Juni 2021 melalui akun twitter pemerintah Arab Saudi secara resmi mengumumkan bahwa haji tahun ini dibatasi hanya untuk 60 ribu orang jamaah yang terdiri dari warga Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Tidak ada kuota untuk negara manapun. Kebijakan ini diambil karena perkembangan pandemi yang masih mengkhawatirkan.

Segenap tokoh publik dan politisi yang menggoreng isu haji mesti betul-betul bertaubat. Taubatan nasuha,  setelah membaca pernyataan resmi pemerintah Arab Saudi ini. Speak up yang mereka lakukan telah memicu hujatan dan analisa sesat. Berita bohong beredar dengan begitu cepat.

Penulis mencoba menelusuri beberapa tokoh publik dan politisi yang pertama kali mengeluarkan analisa sesat tentang dana haji. Lagi-lagi, kita harus dibuat mengelus dada. Nyatanya, mereka yang berkomentar sesat tentang keputusan Menteri Agama ini adalah politisi yang berasal dari partai politik “oposisi”, bukan pendukung H Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Begitu pula dengan tokoh publik yang bersuara miring soal pembatalan ibadah haji, mereka pun masuk dalam kelompok bukan pendukung pemerintah. Dua tahun pasca pemilihan presiden 2019 silam, nyatanya belum membuat sebagian dari masyarakat kita move on. Masih terlihat polarisasi.

Kepada segenap netizen Indonesia, jangan buru-buru terpancing dengan narasi para tokoh publik dan politisi. Mereka sedang mencari kawan yang tersesat. Tetap budayakan, sharing sebelum share. Baca dengan teliti. Carilah sumber-sumber informasi terpercaya.(*)