Benarkah Ulama yang Baik Itu Harus Menjauh dari Politik?

Belakangan ini beredar sebuah narasi yang seolah mencerahkan, namun sejatinya menyesatkan. Bagaimana bisa ulama yang berpolitik, tepatnya dekat dengan pemerintah disebut dengan ulama yang ‘tidak baik’.

Lebih lanjut, narasi itu kemudian juga mengulang-ulang pernyataan yang sudah usang, yakni politik itu kotor sehingga orang baik (ulama dan semacamnya-red) harus menjaga diri dengan politik agar tidak terjerumus pada lembah, yang mereka sebut sebagai, ranah kotor.

Bagi kelompok ini, ulama yang baik adalah yang memfokuskan diri pada pembinaan keagamaan (dakwah). Sementara itu, urusan politik biar dipegang oleh kelompok lain. Lucunya lagi, kelompok ini dengan gagah menyitir pendapat Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulama. Dan rusaknya para ulama itu karena kecintaan pada harta dan kedudukan. Ulama demikian diistilahkan oleh Imam al-Ghazali sebagai ulama su’ (culas, jahat, duniawi).

Imam al-Ghazali memang berpendapat demikian. Tetapi memahami pendapat Imam al-Ghazali tersebut dengan ulama su’ itu adalah mereka yang mendekatkan diri kepada penguasa (berpolitik) dan kekuasaan, tentu saja salah besar. Sungguh mereka telah gagal paham. Dalam Islam, meraih kekuasan (politik) bukanlah langkah yang hina. Pun dekat dengan penguasa, tidak selamanya hina dan menghinakan.

Justru menurut hemat penulis, ulama harus ada yang memegang kekuasaan. Dan satu-satu jalan untuk meraih itu adalah dengan berpolitik. Dan perjuangan di ranah politik inilah justru yang paling efektif untuk memperbaiki bangsa dan negara. Sebab, dengan kekuasaan, ulama bisa menelurkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, menegakkan keadilan dan membumikan spirit nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ulama—yang memiliki integritas tinggi dan kedalaman ilmu agama—menjaga jarak dengan politik (anti-politik), maka akan berbahaya karena politik akan dikuasai oleh para medioker dan penghisat ‘darah’ rakyat. Hemat kata, orang baik (ulama-red) harus terjun dalam bidang politik. Tentu tanpa menegasikan pada aspek pemberdayaan melalui aktivitas dakwah.

Hematnya, konteks pendapat Imam al-Ghazali di atas adalah ulama yang cinta dunia dan harta serta kedudukan. Kekuasaan yang diraih bukan untuk menolong umat, melainkan hanya untuk memperkaya diri, mempertahankan pengaruh dan kedudukan. Ia telah berselingkuh dengan penguasa, menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan duniawi. Ulama inilah yang merusak agama dan negara. Dan ini jangan dimaknai sebagai petunjuk agar ulama menjauhi bidang politik.

Ulama Politik: Oposisi atau Koalisi?

Ada pendapat lain yang perlu diluruskan pula, yakni ulama politik—ulama yang berkhidmat dan berjuang di ranah politik—haruslah menjadi oposisi. Bagi mereka, ulama yang mendukung program pemerintah dan dekat dengan kekuasaan adalah ulama yang hanya sekedar cari ‘aman’ dan ‘makan’. Yang benar di mata mereka adalah ulama yang selalu mengkritik pemerintah, alias oposisi.

Pendapat di atas adalah cerminan pandangan yang sempit karena mensederhanakan sesuatu dan hanya mengeneralisasi belaka. Mari kita buktikan. Nabi Muhammad adalah teladan yang terbaik bagi manusia, terlebih bagi umat Islam secara keseluruhan. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini.

Memang, ketika berbicara ulama dan politik, sebagaimana Ali Machsan Moesa, akan selalu ada tiga pilihan; (1) sangat dekat atau integreted, (2) simbiotik—agama/ulama memiliki hubungan yang saling sinergis, dan (3) sekuler, yakni memisahkan sama sekali antara agama/ulama dan politik. Dan ketiganya itu sama-sama positif, tidak ada yang negatif. Senada dengan itu, hasil penelitian Endang Turmudzi terhadap kyai di Jombang menemukan beberapa tipoligi kyai/ulama; keyai pesantren, tarekat, politik dan kyai panggung (Endang, 2004: 32).

Tipologi-tipologi di atas bukan sesuatu yang mandiri. Artinya, jika seorang kyai/ulama disebut sebagai kyai panggung, bukan berarti sebutan dan peran lainnya tidak melekat dan dilakukan. Hal ini nampaknya juga sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhamad Saw.

Nabi adalah sosok politikus ulung. Selain berdakwah, beliau juga menjadi pemimpin negara. Dari sini setidaknya kita mendapatkan legitimasi kuat bahwa ulama juga harus ada yang berjuang dalam bidang politik. Terkait apakah ia harus menjadi oposisi atau koalisi, sesungguhnya semua tergantung pada ulama itu sendiri. Dan keduanya sah-sah saja.

Bahkan saat ini ulama tidak lagi semata-mata berurusan dengan aspek doktrimal keagamaan, tetapi juga merumuskan bentuk ideologis Islam, sebagai akibat dari dialog yang intens dengan lingkungan sosial politik dan budaya masyarakat (Ahmad Subakir, 2018: 61). Endang Turmudzi (2004) menyebutkan bahwa diantara orientasi ulama/kyai dalam menjalin hubungan dengan penguasa adalah dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar.

Konsep dan orientasi tersebut memiliki fungsi yang ‘vital’. Karena tatanan dan perilaku sosial yang dijalankan oleh penguasa seringkali banyak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Dengan terjalinnya relasi antara ulama dan pejabat negara, akan tercipta sebuah keseimbangan dan juga kontrol sosial akan berjalan.

Bila ulama memilih dekat dengan penguasa (koalisi), maka harus mengedepankan kemaslahatan umat. Memperbaiki aspek-aspek kehidupan. Bahkan Achmad Siddiq (1998: 23) menegaskan bahwa dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, ulama harus aktif dalam semua bidang kebangsaan (eksekutif, yudikatif dan legeslatif). Dan ini juga bisa diterjemahkan bahwa ulama harus tetap menjunjung tinggi peran dan fungsinya, yakni penerus misi kenabian, pemandu umat, meningkatkan moralitas bangsa. Atau dalam bahasa Quraish Shihab, sebagai tabligh, tabayyun, tahkim dan uswah.

Intinya, mau fokus berdakwah saja atau juga turut terjun dalam ranah lain seperti politik dan lainnya, adalah sah-sah saja dan tidak ada masalah selama nilai-nilai Islam dan fungsi serta peran sebagai ulama benar-benar dijalankan dengan baik dan maksimal. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa ulama yang baik adalah mereka yang menjauh dari politik yang dicitrakan buruk itu adalah tidak benar, bahkan tertolak!