Berselancar di Tengah Arus Moderasi Islam

0
51

Keberadaan gerakan “Islam Syariat” yang memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia memiliki rekam jejak lama. Saat Indonesia masuk ke suasana reformasi, pintu-pintu dan jendela-jendela terbuka lebar dan sampai saat ini belum tertutup rapat. Khususnya bagi gerakan dan ideologi transnasional yang telah dibibit dan ditanam secara terstruktur dan sistematis di Indonesia.

Gerakan-gerakan itu memiliki wajah beragam. Satu dengan lainnya dikendarai dari rahim yang berbeda, namun disela-sela sebuah kontestasi ia bisa saling berkelindang, misalnya fenomena politik. Contoh kongkritnya, antara ISIS, HTI dan Khilafatul Muslimin. Ketiganya membawa dan mendakwahkan “Khilafah” tetapi satu sama lain saling mengklaim paling benar. Mulai cara membawanya sampai sistem pengambil alihan sebuah wilayah.

Kesemuaan gerakan transnasional itu memiliki watak yang militan. Militansi itu menjadi modal kuat dalam pembumisasian corak keberislaman yang serba kaffah, legalistik, formal dan doktriner. Para pengendara yang tampil di publik memiliki kepiawaian dalam berselancar di lautan gerakan Islam yang moderat, seperti organisasi made in Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Haedar Nashir menyebut mereka dengan sebuah gerakan yang menyempal dari arus besar Islamisasi masa lampau yang bercorak kultural.

Dalam perbincangan dekade terakhir, setidaknya bisa terpusat kepada isu sentral—disamping perbincangan akademik yang tampil di layar kaca, yaitu: mengajak masyarakat untuk mengingat sejarah klasik seputar Piagam Jakarta; memperjuangkan tegaknya kekhilafahan dan arus besar “hijrah fest” yang mengedepankan perbaikan fisik semata.

Watak beragama yang serba skriptural dan formalistik itu membuatnya harus berhadap-hadapan dengan watak beragama kelompok substansialisme. Maka wajar kiranya, jika pernyataan isi dan kulit yang dilakukan secara bersamaan akan mengamankan ajaran Islam. Sepertinya benar! Tetapi watak Nusantara yang majemuk dan heterogen, tidak memungkinkan penerapan yang bermodel kaku. Mengapa?

Baca Juga:  Membaca Kembali Ramalan Perang Akhir Zaman

Setidaknya masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelompok: masyarakat yang sudah siap beragama secara totalitas dan masyarakat yang harus diajak secara pelan-pelan. Status kemusliman yang menempel masih diperlukan seorang pembimbing yang mengajak secara perlahan-lahan tanpa keterkunkungan. Disini membutuhkan kepiawaian dalam berdakwah di Nusantara.

Kelompok yang membawa gaungan khilafah akan tidak sepakat. Akan berdalih bahwa mereka bukan kelompok seperti yang dibayangkan. Memang, mereka selama ini yang masih pada tahap membangun kesadaran umat secara sistematis dan intensif bukan berarti tidak memiliki momentum seperti yang dilakukan oleh DI/TII melalui gerakan politik ketika kesiapan telah memenuhi syarat untuk mengambil alih di lapangan.

Indikasi-indikasi tersebut berkeliaran di media sosial, seperti pengingkaran kepada bendera merah putih yang merupakan simbol Negara Indonesia; dakwah terbuka untuk menegakkan khilafah sebagai ganti dari sistem demokrasi. Disaat demokrasi tergantikan dengan khilafah, maka secara otomatis Pancasila tak terpakai dan lain sebagainya.

Paradigma demikian menunjukkan sebuah tesis bahwa ajaran Islam itu terbatas pada sebuah tuntutan dan masuk ke dalam ruang hitam-putih. Ini berkebalikan dengan “jalan sufisme” dan watak Nusantara. Ditambah sejak awal masuknya Islam di Nusantara tidak melalui gerakan politik, tetapi melalui kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Segala sesuatu yang hanya terkonstruk ke dalam al-Ahkam al-Khamsah itu bisa dibaca dalam sebuah pernyataan—sebagai perwakilan kelompok “syariat mindedness”—HTI dalam bukunya “Menegakkan Syariat Islam” (HTI, 2002) bahwa “pelaksanaan syariat Islam oleh negara adalah perkara yang sudah diketahui kewajibannya dalam Islam. Sebagaimana telah diketahui kewajiban shalat, zakat, haji dan sebagainya”. Menempatkan posisi khilafah sama setaranya dengan kewajiban shalat, zakat dan haji merupakan cara berpikir “yang salah”. Mengapa?

Khilafah sebagai bagian dari kajian Politik Islam merupakan derivasi dan turunan dari hasil oleh pikir pasca Nabi Muhammad tiada. Turunan itu kemudian diperbicangkan oleh para ulama bukan dalam konteks “kewajiban” yang bersifat mutlak. Melainkan pilihan dari ragam sistem pemerintahan yang ada di dunia dan dimana kaum Muslimin terlibat di dalamnya.

Baca Juga:  Ideologi Khilafah: Ditolak di Negara-Negara Muslim, Dipasarkan Kembali di Indonesia

Oleh karena itulah, Imam Ghazali pernah berkata secara lugas, “kajian tentang imâmah bukan termasuk hal yang penting. Hal itu juga bukanlah bagian kajian ilmu logika (rasionalitas), tetapi ia termasuk bagian dari Ilmu Fikih. Lebih lanjut, bahwa masalah imâmah dapat berpotensi melahirkan sikap fanatisme. Orang yang menghindar dari menyelami soal imâmah lebih selamat daripada mencoba menyelaminya, meskipun ia menyelaminya dengan kaidah yang benar dan bagaimana salah dalam menyelaminya?.”

Namun, keyakinan akan penyemerataan itu seperti telah menjadi “world view” (pandangan hidup). Ditambah jika persoalan kajian politik ini jatuh di tangan kaum milenial yang memiliki militansi tinggi namun tidak memiliki wawasan yang cukup untuk meneropong ajaran Islam yang begitu luas, maka akan hadir ragam pernyataan seperti, “setiap yang menolak penerapan hukum Syariat Islam dianggap telah ‘menistakan’ atau berhukum selain hukum Allah”. Sadarkah, bahwa Islam dan Muslim merupakan dua hal yang berbeda. Kesucian yang menempel pada Islam belum menjadi jaminan terpelihara dengan baik dan benar saat bertranformasi ke sebuah individu-individu penuh kepentingan, khususnya kepentingan politik global.

Para peselancar di tengah gerakan moderasi Islam yang diperankan oleh NU dan Muhammadiyah itu, seharusnya membuat kaum milenial melek dan mawas diri. Karena para peselancar tahu kapan akan masuk dalam bayang-bayang, masuk dalam ombak dan sesekali menyusup dengan cara mengklaim sebagai bagian dari kedua organisasi tersebut sembari menyudutkan raja-raja di dalamnya.

Muhammad Makmun Rasyid

Tinggalkan Balasan