Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) langsung bergerak melakukan penguatan program deradikalisasi sesuai pesan Presiden Joko Widodo saat melantik Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjadi Kepala BNPT RI beberapa hari lalu. Intinya, di awal kepemimpinan Komjen Rycko Amelza Dahnel, kegiatan BNPT akan difokuskan pada penguatan program deradikalisasi. Salah satunya akan menerjunkan pemuka agama atau dai untuk memberikan wawasan keagamaan dan kebangsaan buat para narapidana terorisme (napiter) dan eks napiter.
“Kegiatan kita (BNPT RI) semaksimal dan seoptimal mungkin, sebesar-besarnya kita berikan untuk program deradikalisasi,” jelas Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memimpin Rapat Pimpinan Pertama di Lingkungan BNPT RI di Kantor BNPT, Sentul, Kamis (6/4/2023).
Untuk itu,Kepala BNPT mengimbau agar pemuka agama dapat dilibatkan secara aktif untuk meluruskan pehaman agama yang salah sebagaimana semua agama mengajarkan perdamaian bukan permusuhan bahkan tindakan kekerasan.
“Kita bentuk dai-dai yang memberikan pencerahan kepada para napiter. Para dai diharapkan bisa memberikan pemahaman agar mereka (napiter) mencintai perdamaian, bertoleransi dan tumbuh kencintaanya terhadap NKRI,” ungkapnya.
Sebelumnya, saat saat erah terima jabatan (Sertijab, Rabu (5/4/2023) di Kantor Pusat BNPT RI di Sentul Bogor, Rycko juga menyampaikan pendekatan lunak ini juga digunakan dalam mengoptimalkan upaya deradikalisasi. Rycko menyebut penegakan hukum merupakan ultimum remedium. Sehingga pendekatan lunak menjadi strategi utama dalam mencegah terorisme.
Rycko menegaskan pentingnya menggunakan berbagai upaya, pendekatan secara prefentif dan persuasif.
“Preventive is better than cure, prevention first, the law enforcement only the ultimum remedium strategy,” ujar Rycko
Selama ini BNPT RI terus memfokuskan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT RI terutama menyangkut program pemberdayaan ekonomi napiter (mitra derad) dengan pendirian Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).
KTN telah didirikan di lima wilayah lokus sinergisitas penanggulangan terorisme yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
