sumber foto: kompas.com

Kisah Muslim Uighur kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Beberapa tokoh, publik figure dan selebritis mulai bersuara. Tidak lupa pula ormas menggerakkan massa. Amerika dan Eropa semakin tertawa di tengah kontestasi dengan China.

Pertama-tama apakah ini persoalan agama atau agama dijual untuk kepentingan negara atau ormas tertentu? Ini penting dikemukakan agar tidak kita tidak latah dengan sekedar slogan boikot produk China dan membiarkan negara lain tertawa. Atau dengan gagah membela Uighur dengan sembari menyempilkan solusi khilafah.

Kasus Uighur tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga menjadi perhatian global. Kasus ini pun menyeret emosi dan solidaritas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, hanya sampai di situ. Kebenaran dan tudingan saling bertumpuk di atas kepentingan politik negara-negara yang bersengkarut. 

Menjadi teringat ketika 22 Negara Barat mengirimkan surat kepada PBB yang menyatakan kritik terhadap perlakuan Cina atas etnis mayoritas Uighur. Negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jerman meminta otoritas China menghentikan penahanan sewenang-wenang. China juga didorong untuk mengizinkan kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang.

Namun, tidak berselang lama, 37 negara juga melayangkan pernyataan yang berbeda dengan membela Cina. Negara-negara itu memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia. Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang.

Hal yang lebih menarik perhatian adalah dari 37 negara tersebut terdapat beberapa negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sebut saja Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab hingga Arab Saudi. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa negara-negara muslim itu tidak mengecam Cina yang berhadapan dengan etnis muslim Uighur?

Apakah pertimbangan solidaritas dan persamaan agama saat ini menjadi runtuh karena kepentingan ekonomi. Apakah bangunan persaudaraan sesama muslim yang diperintahkan Nabi sebagai satu bangunan kokoh telah runtuh?

Bermain Solidaritas dalam Kepentingan Negara-negara Besar

Cina saat ini menjadi negara besar yang memiliki pengaruh tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga Eropa dan Amerika. Amerika dan negara Barat menjadi sangat khawatir kepentingan ekonominya terganggu di kawasan Asia dengan kehadiran pemain baru bernama poros Beijing.

Faktanya, banyak negara di Asia sangat tergantung dengan pinjaman dan bantuan ekonomi serta kerjasama dengan Cina. Negara-negara itu tidak serta merta hanya menggantungkan diri kepada kekuatan ekonomi Barat dan Amerika, tetapi mempunyai teman dekat di kawasan bernama Cina. Predikat raksasa ekonomi dunia membuat posisi Cina dalam isu politik global dari serangan Barat mampu diantisipasi melalui jalinan kerjasama dan kepentingan ekonomi.

Selain kepentingan ekonomi kita patut menilai ada keinginan negara-negara muslim untuk tidak selalu patuh dengan dikte demokrasi dan aturan HAM yang diusung negara Barat dan dunia internasional. Selama ini memang negara Barat selalu membawa paket demokrasi dan HAM sebagai cara menilai negara di luar kekuasaannya. PBB menjadi salah satu instrument untuk menyebarkan gagasan demokrasi dan HAM.

Arab Saudi selain mempunyai kepentingan ekonomi dengan Cina dan mulai berdekatan secara merta juga mengekspresikan kedaulatan politiknya untuk tidak terganggu dengan isu HAM. Terutama skandal tewasnya Jamal Khashoggi menyeret putra mahkota dengan dan penegasan PBB untuk merekomendasikan penyeledikan. Negara kaya seperti Qatar dan Uni Emirat lebih memilih kepentingan kedaulatan politik yang cenderung otoriter yang tidak mau selalu didikte Amerika dan Barat.

Dan bukan rahasia bahwa di Xinjiang terdapat satu cadangan gas terbesar di China. Sejak awal gerakan Uighur sebagian adalah gerakan separatism. Jika Xinjiang merdeka siapa kawan negara-negara yang akan diuntungkan dengan kekayaan alam ini?

Solidaritas muslim dalam kasus Uighur Cina menjadi sangat kabur. Negara-negara muslim justru tidak mengedepankan solidaritas itu, tetapi memilih hal tersebut sebagai bagian dari isu politik domestik Cina serta menjaga kepentingan ekonomi dan politiknya.

Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar dihadapkan pula tentang solidaritas dan kepentingan ekonomi. Indonesia cenderung diam dalam kasus ini. Indonesia harus bersuara, tetapi tidak boleh gegabah dengan mengganggu kepentingan nasional. Setidaknya Indonesia mampu meminta Cina untuk terbuka dan memberikan jaminan kebebasan kepada muslim Uighur.

Memainkan Bola Panas Agama

Ada kepentingan besar ekonomi dan politik global yang mengangkangi sengkarut Uighur. Agama menjadi satu irisan menarik yang dijual untuk mengais solidaritas negara-negara muslim. Namun, apakah seluruh muslim di China terpinggirkan?

Tentu saja di China Muslim Hui tidak seperti Uighur. Muslim Hui dapat bergandengan tengan dengan pemerintah menikmati kemerdekaan dan kebebasan beragama. Lalu apakah ini berarti Islam ditindas oleh pemerintah?

Muslim Hui mempunyai sejarah yang berbeda dengan Uighur. Menjadi sangat wajar karena muslim Uighur mempunyai sejarah separatisme terhadap Beijing. Keinginan untuk merdeka sesungguh persoalan politik domestic yang tidak ada kaitannya dengan agama. Muslim Hui yang beragama Islam bisa menikmati kebebasan.

Indonesia juga mempunyai sejarah separatisme berbasis agama di Aceh. Namun, masyarakat cukup jernih membaca ini sebagai konflik politik bukan narasi penindasan muslim Aceh. Dunia internasional juga berusaha intervensi pada masanya seperti cara Barat memperkeruh kasus di Xinjiang saat ini.

Jika kontestasi ini bukan masalah agama, maka sejatinya kita dibuat pilihan menarik. Apakah bersuara lantang untuk mendukung negara-negara yang sedang ribut dengan China atau bersuara untuk menegakkan khilafah dengan kasus Uighur?

Solidaritas terhadap penindasan tetap harus dilakukan. Namun, butuh upaya cerdas dengan tidak termakan isu apapun dalam menanggapi kasus yang cukup pelik ini.

Mendorong pemerintah untuk berdiplomasi menjadi penting karena komitmen negara ini anti penjajahan di manapun tempatnya. Namun, menarasikan Uighur sebagai bagian dari penindasan terhadap umat Islam, butuh pandangan yang lebih luas agar tidak termakan hasutan aktor yang punya kepentingan terhadap kasus ini.