Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Dilansir dari laman republika.co.id Kepala Detasemen Khusus 99 Satkornas Barusan Serba (Banser) NU, Ahmad Bintang Irianto mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan aliran dana bantuan sosial (bansos) ke jaringan terorisme.
Desakan ini menyusul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya lebih dari 100 NIK penerima bansos terindikasi mendanai aksi teror.
“Ini sangat memprihatinkan. Dana bansos yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil justru dimanfaatkan untuk mendukung aksi radikal dan teror. Negara tidak boleh lengah,” ujar Bintang dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (11/07/2025).
Bintang menilai temuan PPATK ini sebagai peringatan keras akan semakin canggihnya cara jaringan terorisme menyusup ke berbagai sektor, termasuk ke program sosial pemerintah. Dia pun menuntut langkah konkret dari aparat, tidak hanya sebatas laporan atau pernyataan publik.
“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di laporan. Harus ada tindakan konkret, penelusuran menyeluruh, dan transparansi. Siapapun pelakunya harus ditindak tegas,” ucap dia.
Dalam hal ini, Banser, sebagai organisasi kemasyarakatan di bawah GP Ansor NU memiliki komitmen terhadap keamanan negara dan penanggulangan radikalisme, siap mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat dalam mencegah penyalahgunaan dana publik, khususnya bansos.
“Pengawasan perlu diperketat, mulai dari proses distribusi hingga pemanfaatannya. Kita tidak boleh kalah dari cara-cara licik para pendukung teror,” kata Bintang.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, lembaganya menemukan indikasi adanya ratusan NIK penerima bansos yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.
“Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme,” ujar Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Tak hanya itu, tambah Ivan, ada pula NIK penerima bansos yang terhubung dengan tindak pidana korupsi. Temuan ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak disusupi oleh aktor-aktor yang membahayakan keamanan nasional.
