arsul sani
arsul sani

Anggota DPR Komisi III, Arsul Sani Tantang ACT Diaudit soal Dugaan Transaksi terkait Terorisme

Jakarta – Masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan sebuah laporan hasil investigasi tempo yang menyebutkan dugaan kebocoran dana umat yang dihasilkan melalui penggalangan dana oleh sebuah lembaga amal yang bernama Aksi Cepat Tanggap (ACT). Diketahui dalam laporan yang tersebar di media menyebutkan gaji fantastis para petingginya mencapai 250 juta setiap bulannya.

Selain hasil investigasi tempo, ternyata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah lama melakuan analisis dan kajian terhadap transaksi keuangan ACT dan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana ACT ke aktivitas terlarang. Anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani meminta ACT terbuka kepada publik.

“Tugas PPATK kan memang melakukan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Jika hasil analisisnya memang transaksi keuangan mencurigakan tersebut terindikasi dengan suatu kejahatan tertentu, termasuk terorisme maka ya PPATK memang diwajibkan untuk meneruskannya kepada penegak hukum,” kata Arsul kepada wartawan, seperti dikutip dari laman detik.com, Senin (4/7/2022).

Dia menyebut ACT harus meyakinkan publik bahwa lembaga bantuan tersebut betul-betul klir dari dugaan penyimpangan dana. Menurutnya, ACT harus berani membuka diri ke publik untuk membantah semua tuduhan tersebut.

“Seyogianya kalau ACT itu clear, tidak ada penyimpangan seperti yang diduga tersebut. Maka ACT harus berani membuka diri kepada publik, siap diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh pemerintah,” ucapnya.

“Buka juga oleh ACT sendiri paling tidak beberapa tahun ke belakang bagaimana mereka menggunakan dana filantropi atau amal yang diperoleh dari masyarakat. Pertanyaannya mereka berani tidak untuk diaudit investigatif oleh auditor independen, termasuk untuk merespons dugaan transaksi mencurigakan terkait terorisme,” tambahnya.

PPATK Lapor ke Densus 88-BNPT
Diberitakan sebelumnya, PPATK sedang menganalisis aliran dana dari Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebagian hasil analisis sudah diserahkan ke aparat penegak hukum.

Baca Juga:  Dai Muda Wajib Berkontribusi Gaungkan Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin dan Pesan Damai

“Iya kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum,” kata Ketua PPATK Ivan kepada wartawan, Senin (4/7).

Ivan menuturkan, dari hasil analisis sementara, teridentifikasi ada penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang. Dia mengatakan hasil analisis sudah diserahkan ke Densus 88 dan BNPT.

“Transaksi mengindikasikan demikian (penyalahgunaan). Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Ke Densus, BNPT ya (laporan diserahkan),” tuturnya.

Ivan menyampaikan, proses analisis masih dilakukan. Nantinya kata Ivan hasil selanjutnya akan diserahkan ke aparat penegak hukum.

Penjelasan ACT
PPATK melapor ke Densus 88 dan BNPT soal hasil analisis terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana ACT ke aktivitas terlarang. Presiden ACT Ibnu Khajar membantah adanya aliran dana ke terorisme.

“Dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang mana? Jadi kalau dialokasikan dana teroris itu dana yang mana? Kami sampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris,” ujar Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7/2022).

Dia mengaku heran terkait isu aliran dana ke terorisme. Ibnu menyebut ACT sering mengundang beberapa Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.

“Kami diundang, kami datang. Kalau ACT dianggap radikal macam-macam misalnya sempat ada isu seperti itu kami malah sebenarnya bingung karena kami setiap program kami lakukan setiap undang entitas apakah gubernur, bupati, atau menteri hadir atau bantuan pangan yang seribu ton itu dilakukan di depan Mabes TNI, kita gunakan kerjasama waktu itu dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus,” jelas dia.

ACT, lanjut Ibnu, pernah memberikan bantuan ke korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun hal itu sebagai bentuk kemanusiaan. Ibnu mengatakan penyaluran dana kemanusiaan tidak bisa tebang pilih.

Baca Juga:  Anggota MIT Tambah Jadi 12 Orang, Kepala BNPT: Ada 17 Desa di Poso Penceramahnya Dukung Ali Kalora

“Lalu soal dana ke Suriah, gini teman-teman, apakah ACT siapkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu tidak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di Turki, kami berikan bantuan pangan medis, dan kami tidak pernah bertanya mereka Syiah atau ISIS nggak penting buat kami, karena keluarga keluarga ini orang-orang jompo yang perlu kami bantu, mereka korban perang, jadi ini prinsip kemanusiaan, jadi kalau dibawa ke mana-mana kami jujur aja sering bingung, sebenarnya dana yang ke teroris itu dana yang ke mana?” kata Ibnu.

 

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Kepala BNPT di UIN Serang

Perguruan Tinggi Islam Berperan Penting Sebarkan Moderasi Beragama Kepada Mahasiswa

Serang – Perguruan Tinggi Islam berperan penting dalam menyebarkan moderasi beragama kepada para mahasiswa. Hal …

menko polhukam mahfud md memberikan keterangan kepada wartawan terkait

Buka Kongres IPNU dan IPPNU, Menko Mahfud MD: Minta Jaga Wasthiyah Islam

JAKARTA – Islam wasathiyah (moderat) menjadi salah satu jalan untuk menjaga kebersamaan setiap elemen bangsa, …