DR KH Mukri Ajie MA
DR KH Mukri Ajie MA

Desak Perda Larangan Kawin Kontrak, MUI Bogor: Prostitusi Terselubung, Nikah-Nikahan  

Jakarta – Beberapa waktu lalu, di kawasan Puncak, seorang wanita dibunuh oleh ‘suami’ asal Arab Saudi, hanya karena cemburu. Terungkap, wanita asal Cianjur itu menikah secara siri atau kawin kontrak dengan pria tersebut.

Ironisnya, masalah kawin kontrak masih belum ada tindakan tegas terhadap pelakunya. Padahal jelas, kawin kontrak di kawasan Puncak hanya kedok dari prostitusi terselubuh. Hal itulah yang membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor melalui forum Ijtima Ulama 2021, mendesak Pemkab Bogor menerbitkan peraturan daerah (perda) larangan kawin kontrak.

“Pelarangan kegiatan kawin kontrak yang notabene menjadi prostitusi terselubung. Nikahnya nikah-nikahan, walinya wali-walian tapi orang lain,” ujar Ketua MUI Kab. Bogor Dr KH Ahmad Mukri Ajie, Kamis (16/12/2021).

Ijtima Ulama MUI Kabupaten Bogor itu digelar pada Senin (13/12/2021) kemarin. Mukri Aji menyebut fenomena kawin kontrak meresahkan.

Selain meminta larangan kawin kontrak, Ijtima Ulama MUI 2021 turut mengapresiasi sejumlah kegiatan Pemkab. Selain itu, MUI Kabupaten Bogor menyoroti kotak amal yang beredar di masyarakat.

Mukri Aji menyebut harus hati-hati terhadap distribusi kotak amal. Kotak amal, kata dia, jangan sampai disalahgunakan untuk kegiatan terorisme.

“Kita mengapresiasi kegiatan Pemerintah Daerah Bupati ya. Kedua tentang kotak amal, hati-hati, gitu kan, takut disalahgunakan gitu untuk kegiatan terorisme,” terangnya.

Mukri Aji menyebut fenomena kawin kontrak di Kabupaten Bogor meresahkan. Dia menilai kawin kontrak adalah prostitusi terselubung.

“Sebelum COVID dahulu meresahkan, di kawasan Cisarua. Sampai Kapolres pada waktu itu turun langsung untuk menindak, karena sangat meresahkan. Karena sudah seolah-olah prostitusi terselubung,” ujar Mukri.

Mukri menyebut pihaknya menerima laporan kawin kontrak tidak hanya terjadi di kawasan Kecamatan Cisarua. MUI Kabupaten Bogor mendapat laporan dari masyarakat bahwa fenomena kawin kontrak sudah sampai di Kecamatan Cibinong.

Namun hal tersebut, kata Mukri, belum terbukti kebenarannya. MUI Kabupaten Bogor perlu melakukan klarifikasi terhadap kabar-kabar yang diterima dari masyarakat.

“Berita terakhir itu yang kita kumpulkan sebelum COVID itu udah menyebar, bukan Cisarua saja. Di Cibinong saja katanya itu ada posko-posko gitu, menawarkan jasa itu. Tapi kan belum kita klarifikasi, baru masukan-masukan (dari masyarakat). Mudah-mudahan tidak ada,” tandas Mukri Ajie.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Wapres HUT ke 45 MUI

Fatwa MUI: Terorisme Bukan Jihad, Terorisme Haram!

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa aksi terorisme bukan jihad, terorisme …

Cak Islah Bahrawi

Tolak UU Buatan Manusia, Islah Bahrawi: Teroris Hanya Mau Jalankan Hukum Syariah

Jakarta –  Kelompok teroris menganggap Undang-undang harus menggunakan hukum syariah yang dalam pemahamannya sebagai buatan …