Akhir akhir ini publik diramaikan dengan istilah Perda Syariah yang berujung pada dua pandangan baik yang bersikap mendukung ataupun menolaknya Terlebih istilah ini disampaikan oleh salah satu tokoh partai politik sehingga isu ini dengan cepat menyebar di tengah masyarakat dan menimbulkan polemik Hal yang patut menjadi perhatian bersama bagaimana sikap pro dan kontra ini tidak menimbulkan perselisihan ataupun perpecahan tetapi semakin mencerdaskan masyarakat Sejatinya perlu dibaca dan disikapi secara cermat apakah sikap yang mendukung Perda Syariah bertujuan untuk menarik dukungan massa berbasis agama Islam dalam kepentingan kontestasi pemilu atau sebaliknya dengan kontra seolah olah kelompoknya yang paling nasionalis dan paling toleran dan lain sebagainya Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI isu pertentangan agama dengan negara sudah ada Bahkan perdebatan tentang dasar negara Indonesia sudah muncul sejak adanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI hingga Badan Konstituante Dua anasir perdebatan agama dan Negara sudah ada dengan perdebatan apakah dasar Indonesia Merdeka dan apakah Indonesia berdiri di atas agama tertentu ataukan Indonesia negara untuk semua agama dan golongan Pro kontra tidak saja dalam bentuk wacana atau pemikiran tetapi sudah sampai kepada gerakan politik yang hendak memisahkan dari wilayah Indonesia seperti yang di usung kelompok DI TII PRRI dan PERMESTA Artinya perdebatan ini bukan hal yang baru Pada perkembangan berikutnya akan muncul diksi diksi yang akan menimbulkan polemik dan pertentangan agama dengan negara di tengah masyarakat Salah satunya munculnya istilah Perda Syariah Istilah Perda Syari ah Kapan dan Dari mana Munculnya Secara etimologi Perda adalah Peraturan Daerah sedangkan syariah adalah aturan atau hukum hukum yang berlaku atau diberlakukan di tengah masyaraka Sebetulnya tidak ada masalah dengan istilah ini bahkan istilah syariah itu sendiri walaupun identik dengan istilah agama Islam bukan berarti langsung dikaitkan syariat Islam atau langsung dipersepsikan perda syariat islam Jangan jangan diksi ini digunakan oleh kelompok tertentu untuk menstimulasi pertentangan agama dengan Negara Selain istilah perda syariah itu sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum dan perundang undangan di Indonesia jejak munculnya istilah itu sendiri samar tidak ditemukan kecuali lebih banyak pendapat pendapat dan opini politik hukum Baca juga Membongkar Ide Khilafah dalam Sejarah IslamPasca reformasi 1998 terjadi perubahan sistem pemerintahan yang selama ini sentralistik berubah menjadi desentralistik Di berbagai daerah masyarakat menuntut perimbangan distribusi kekuasaan dan kewenangan antara pusat dan daerah Akibat ini pula kemudian daerah daerah yang memiliki basis keagamaan yang kuat menuntut diberlakukannya peraturan daerah bernuansa nilai keagamaan seperti daerah Aceh Gorontalo Riau Tasik Malaya dan lain lain Pada mulanya latar belakang pembuatan peraturan daerah yang menjadi salah kaprah disebut Perda Syariah sebetulnya lebih kepada menjaga moralitas dan mencegah kesusilaan Dalam disertasinya Muntoha mahasiswa Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia mengkategorikan ada 4 klasifikasi Perda Syariah 1 Jenis Perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum Perda anti miras pelacuran dan perzinahan 2 Jenis Perda yang terkait dengan fashion keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat tempat tertentu 3 enis Perda yang terkait dengan keterampilan beragama keharusan pandai baca tulis Al Qur an 4 Dan jenis Perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat zakat infaq dan shadaqah Relasi Negara Hukum dan AgamaIndonesia adalah negara hukum rechstaast bukan negara atas dasar kekuasaan belaka machstaat Atas dasar ini berjalannya penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik di lembaga Eksekutif Legislatif maupun Yudikatif Tujuan hukum didasarkan kepada prinsip etis dan prinsip utilites kegunaan sementara tujuan dan semangat mendirikan negara Indonesia yang beragama bukan negara agama sudah sangat gamblang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian tertuang dalam Pasal 29 1 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Dari pembukaan UUD 1945 secara tersirat maupun tersurat bangsa Indonesia adalah Negara yang beragama dengan adanya 1 pengakuan kepercayaan adanya Allah SWT Tuhan Pencipta alam semesta yang mengatur urusan kehidupan manusia di muka bumi 2 pengakuan kemerdekaan Indonesia bukan semata mata hasil perjuangan manusia tetapi ada rahmat Allah sehingga Indonesia bisa berdiri Boleh dikatakan ada simbiosis antara negara dengan agama sehingga Indonesia sering dikatakan negara beragama bukan negara agama Artinya negara yang di dalamnya rakyat bebas memeluk agama dan bebas menjalankan aturan agamanya Mengacu apa yang dikatakan Filosof Perancis Roger Graudy Cara hidup yang berasal dari nilai nilai abadi dan mutlak itu memberikan kewenangan yang luas kepada manusia untuk merinci dan mengembangkannya karena cara hidup ini pada umumnya berisi prinsip prinsip dasar atau kaidah kaidah pokok yang berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan Menafsir pemikiran Graudy ini yang menjadi pertanyaan dan tugas besar bangsa Indonesia adalah bagaimana cara manusia Indonesia merinci dan mengembangkan nilai nilai abadi dan mutlak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar satu sama lain tidak saling mempertentangkan Masyarakat mampu menerjemahkan nilai kemutlakan pada realitas sosial dan budaya kemudian hukum atau peraturan daerah yang di sebut syariah itu mampu mengakomodasi kepentingan bersama untuk kemaslahatan bukan atas dasar kepentingan agama suku maupun golongan tertentu Indonesia juga memberikan kebebasan masyarakatnya memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya Tidak ada pelarangan dalam melakukan ibadah sepanjang ibadah tersebut tidak mengganggu orang lain Bisa dikatakan munculnya pasal 29 adalah cara Indonesia menafsirkan hukum mutlak dengan cara merinci dan mengembangkannya sebagai sebuah bangsa Hukum Positif Indonesia dan Hukum Agama Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat ius constitutum Hukum dalam arti luas dapat diartikan kebiasaan kaidah agama kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan Sudah lama Indonesia mengenal tiga jenis hukum positif di antaranya hukum adat hukum agama dan hukum perdata barat Artinya produk hukum yang ada di Indonesia mesti dilandaskan pada nilai nilai filosofis sosiologi dan yuridis Karena itulah produk hukum yang ada tidak boleh satu sama lain saling bertentangan Indonesia tidak ada masalah antara hukum agama dengan hukum Negara karena sudah sejak lama menggunakan hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum positif a UU No 1 1974 tentang Hukum Perkawinanb UU No 7 1989 tentang Peradilan Agama disempurnakan dengan UU No 3 2006 c UU No 7 1992 tentang Perbankan Syari ah disempurnakan dengan UU No 10 1998 d UU No 17 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajie UU No 38 1000 tentang Pangelo aan Zakat Infak dan Shadaqahf UU No 44 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalamg UU No 4 1 2004 tentang Wakafh PP No 9 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinani PP No 28 1977 tentang Perwakafan Tanah Milikj PP No 72 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasilk Inpres No 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islaml Inpres No 4 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NADLalu bagaimana dengan Perda Syariah Daftar Perda yang dikatakan bernuansa Syariah di Indonesia sejak tahun 1998 sampai 2013 ada 443 di 34 provinsi Enam di antaranya yang paling banyak adalah Jawa Barat 103 Sumatera Barat 54 Sulawesi Selatan 47 Kalimantan Selatan 38 Jawa Timur 32 dan Aceh 25 Artinya 67 7 persen atau 300 443 Perda Syariah diberlakukan di hanya enam provinsi dan 66 persen 289 443 di antaranya adalah kabupaten sumber Tirto id Pertentangan agama dan negara kerap muncul ketika ada momentum politik Agama seringkali dijadikan komoditas politik Misalnya saja seorang cendikiawan muslim Noercholis Majid pernah mengatakan Islam Yes Partai Islam No Slogan ini bukan bermaksud mempertentangkan agama Islam dengan politik tetapi jangan sampai umat Islam terjebak oleh isu politik identitas yang dikemas dengan narasi keagamaan atau sebaliknya kelompok di luar Islam yang mencoba mengambil keuntungan dari diksi keagamaan yang dipertentangkan dengan Negara Hal yang harus menjadi perhatian besar adalah formalisasi agama pada realitas berbangsa hanya akan menyempitkan masyarakat Indonesia untuk saling mengenal dan saling belajar untuk memberikan kebaikan seperti yang dikatakan Artinya syariah merupakan ruh kehidupan bangsa Namun ketika dipelintir menjadi Perda Syariah sangat menyempitkan ruang syari ah tersebut Al Quran surat Al Hujarat Ayat 11 Artinya Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal Qs al Hujurat 13 Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila harusnya sudah final dan tidak lagi menjadi mempersoalkan antara agama dengan negara Diksi diksi yang muncul yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat seperti perda syariah harus dicurigai ada kepentingan apa baik yang mendukung atau menolaknya Padahal Mentri agama sendiri mengatakan tidak ada istilah perda syariah istilah perda syariah itu datang dari mana kemudian cendikiawan muslim Buya Syafii juga mengatakan perda syariah ibarat politik gincu tampak di bibir tetapi tidak terasa Seharusnya perda syariah itu seperti garam terasa tetapi tidak tampak di bibir Islam memang harus ditegakan dengan atau tanpa aturan daerah Syariah yang artinya hukum adalah seperangkat nilai dan kaidah yang sudah melekat dan hidup di tengah tengah umat Islam Indonesia bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka Artinya masyarakat hidup dengan aturan aturan yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW Bahkan beberapa hukum adat yang ada secara tegas menjadikan Al Quran sebagai pedoman dalam nilai nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat seperti masyarakat Minangkabau dengan falsafah Adat Basandi syarak syarak basandi Kitabullah Hukum adat dan hukum agama itu sendiri menjadi kekayaan hukum indonesia yang turut serta berkontribusi dalam sistem hukum nasional Karena itulah patut dipertegas formalisasi syariah dengan diksi perda syariah hanya akan menghancurkan keberagaman sebagai Sunatullah di tanah ibu pertiwi ini

Tinggalkan Balasan