Tindak Lanjuti Ijtima Ulama, Bupati Bogor Segera Susun Perda Larang Kawin Kontrak

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor baru saja selesai menggelar Ijtima Ulama. Salah satu hasilnya adalah mendesak pemerintah setempat membuat aturan larangan kawin kontrak.

Bupati Bogor Ade Yasin langsung bereaksi menyikapi desakan itu. Bahkan bupati akan mulai menyusun langkah membuat Perda larangan kawin kontrak.

“Kemarin hasil dari Ijtima Ulama lalu sudah saya diskusikan dengan tim hukum saya di sini. Nanti kita butuh persiapan-persiapan untuk kajian juga dan penelitian ke lapangan gitu,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Senin (21/12/2021).

Ade Yasin mengatakan pihaknya akan memulai kajian di lapangan pada awal 2022. Dengan meninjau lokasi yang kerap menjadi tempat kawin kontrak.

Ade menyebut pelaku kawin kontrak biasanya merupakan wisatawan asing. Selama pandemi, menurutnya, tidak ada kawin kontrak karena para wisatawan asing kembali ke negara asal.

“Ketika COVID itu nggak ada, pada pulang. Ini barangkali momen yang tepat untuk kita mulai menyusun strategi untuk supaya tidak terjadi lagi persoalan kawin kontrak di Kabupaten Bogor,” terang Ade Yasin.

Sebelumnya, diberitakan MUI Kabupaten Bogor mendesak Pemkab Bogor membuat aturan larangan kawin kontrak. MUI menyebut kegiatan kawin kontrak merupakan prostitusi terselubung.

Hal itu tertuang dalam salah satu poin hasil Ijtima Ulama 2021. Ijtima Ulama MUI Kabupaten Bogor itu digelar pada Senin (13/12) kemarin.KH Mukri Aji menyebut fenomena kawin kontrak meresahkan.

“Pelarangan kegiatan kawin kontrak yang notabene menjadi prostitusi terselubung. Nikahnya nikah-nikahan, walinya wali-walian tapi orang lain,” ujar KH Mukri Aji.

“Sebelum (pandemi) COVID dulu meresahkan, di kawasan Cisarua ya. Sampai Kapolres pada waktu itu turun langsung untuk menindak, karena sangat meresahkan,” lanjutnya.