money politic
money politic

Fikih Politik (6): Hukum Money Politic

Suksesi politik kadang kelewat batas. Yang penting menang. Sekalipun menggunakan cara-cara tidak bermartabat. Demi mendapat dukungan pemilih, cara ilegal sekalipun tetap dipilih.

Kontestan Pilkada, Pileg dan Pilpres kerap kali berkampanye dengan cara-cara yang tidak bermoral. Misalnya saja politik uang, sentimen suku, ras, antar golongan, politisasi agama, politik identitas, bahkan mencitrakan (memfitnah) salah satu pihak sebagai kafir, dan seterusnya.

Di antara sekian bentuk kampanye yang tidak bermartabat dan bermoral adalah money politic atau politik uang. Cara ini bisa mengaburkan pikiran sehat. Tak peduli politisinya bermoral atau tidak, yang penting ngasi uang pasti dipilih.

Fikih Memandang Money Politic

Dalam fikih, seperti termaktub dalam Fiqh al  Kitab wa al Sunnah dan Mawahib al  Jalil, segala bentuk pemberian disebut ‘athiyah (pemberian); apabila bertujuan mendapatkan pahala disebut shadaqah, jika tujuannya untuk penghargaan atas suatu prestasi disebut hadiah, dan apabila pemberian tersebut diberikan tanpa maksud tertentu disebut hibah.

Hadiah ada dua model. Pertama, diberikan atas dasar prestasi seseorang tanpa ada maksud apapun selain sebagai penghargaan. Kedua, diberikan karena memiliki tujuan tertentu. Baik kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Ini yang berpotensi sebagai risywah (sogok). Maka, tolak ukur untuk menentukan keduanya adalah niat. Hal ini seperti termaktub dalam kitab al Bujairami ala al Khatib.

Hibah juga demikian, ada dua model. Pertama, hibah yang tidak terkait dengan apapun (hibah ghairu al mu’allaq). Artinya, memberi tanpa pamrih. Kedua, hibah karena ada udang dibalik batu (hibah mu’allaq). Hibah model kedua ini dibagi dua lagi; hibah yang dibatasi dengan waktu kematian penerima atau pemberi. Hibah ini boleh diambil dan tidak dapat ditarik lagi, sekalipun pemberi atau si penerima meninggal. Berikutnya adalah hibah yang diberikan karena tujuan tertentu.

Baca Juga:  Tata Cara Sujud Syukur

Seperti dijelaskan dalam Ushul al Fiqh Wahhab Khallaf, hibah yang diberikan karena ada maksud tertentu kadang bertentangan dengan tujuan akad. Seperti hibah dengan syarat tidak boleh dipindah tangankan atau tidak boleh digunakan. Hibah model ini dilarang. Namun, ada pula hibah bersyarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad, seperti seseorang menghibahkan barang kepada seseorang dengan syarat orang tersebut harus mengikuti keinginan pemberi. Barang tersebut boleh diambil asal sanggup memenuhi persyaratannya.

Setelah membaca uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa hukum money politic atau politik uang adalah risywah/sogok. Sebab, ada upaya untuk mempengaruhi pilihan seseorang. Risywah dilarang (haram) karena mencederai nilai luhur agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari Tsauban ia berkata, “Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya. Yaitu, orang yang menghubungkan keduanya” (HR. Ahmad)

Kepada pelaku risywah, Rasulullah bersabda, “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya). (HR. Ahmad)

Sebagai penutup, politik uang adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Sogok melanggar etika agama dan kemanusiaan. Olehnya, kita harus sadar dan bisa menahan untuk tidak melakukan politik uang. Karena disamping melanggar norma agama, juga akan menodai citra demokrasi.

Bagikan Artikel ini:

About Faizatul Ummah

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Check Also

keragaman

Dalil Toleransi Beragama dalam Al Qur’an : Kemajemukan adalah Kehendak Ilahi

Hari ini masyarakat terkadang begitu alergi dengan perbedaan. Politisasi identitas semakin menguat dan mudah menggolongkan …

ratu elizabeth

Ratu Elizabeth II Meninggal, Bolehkah Mendoakan dan Menghormati Jenazah Non Muslim?

Kepergian Ratu Elizabeth II menyisakan duka mendalam bagi rakyat Inggris. Jutaan rakyat Inggris larut dalam …