politik
patuhi pemimpin

Fikih Politik Perempuan (2): Prinsip Politik Islam Tidak Pernah Membatasi Perempuan

Dunia politik kita masih muram, terutama dalam soal representasi perempuan dalam politik. Ini bisa dilihat di peraturan pemerintah Undang-undang no. 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang no. 2/2011 tentang perubahan Undang-undang no. 2/2008 tentang Partai Politik  yang mewajibkan minimal 30 % perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen.

Ingat, hanya 30 % porsi perempuan untuk ikut kontestasi menuju kursi parlemen. Sedangkan 70 % menjadi hak golongan laki-laki. Begitu sempitnya ruang politik yang diberikan kepada perempuan setelah sekian lama termarjinalkan dalam kancah politik, padahal negara ini menganut sistem demokrasi.

Ajaran Islam Tidak Pernah Membatasi Peran Perempuan

Politik Islam, seperti dikatakan oleh Muhammad bin Abi Bakr Ayyub dalam Al Thuruq al Hukumiyyah fi al Siyasah al Syar’iyyah li Ibnil Qayyim, yang disebut politik dalam Islam adalah segala aktifitas berupa peran politik yang bisa menghantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, sekalipun hal itu tidak diatur dalam titah Allah dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah.

Aktifitas politik yang dapat menghantarkan manusia pada kondisi yang lebih baik bisa diperankan oleh laki-laki maupun perempuan. Bahkan, bukan sesuatu yang mustahil perempuan bisa lebih baik dari laki-laki.

Kembali pada tema di atas, membatasi peran politik perempuan justeru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam, yakni al ‘adalah (keadilan), al musawah (persamaan), dan al hurriyyah (kebebasan).

Sebagaimana diketahui, tugas pemimpin politik dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan agama dan mengatur dunia. Tugas ini hanya bisa dilakukan oleh politisi yang memiliki kapabilitas dan integritas. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk mewujudkan hal itu.

Karenanya, tidak elok kalau kaum laki-laki kemudian membuat suatu narasi perempuan tidak akan pernah sebaik laki-laki dalam pentas politik. Ironisnya lagi upaya membatasi peran perempuan tersebut dibumbui dengan dalil-dalil agama yang cenderung ahistoris.

Diantara dalil yang sering dipakai untuk melegitimasi anggapan perempuan tak akan pernah sehebat laki-laki adalah firman Allah berikut.

“Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan seperti jahiliah terdahulu”. (QS. Al Ahzab: 33).

Ayat di atas seringkali diapakai untuk melemahkan dan membatasi aktifitas perempuan di luar rumah, termasuk dalam wilayah politik. Padahal, sebenarnya bukan demikian. Al Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas berlaku umum. Semua perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali karena kebutuhan yang dibenarkan agama.

Politik lebih dari sekadar kebutuhan biasa, melainkan untuk kemaslahatan publik. Jadi, keterlibatan perempuan dalam politik penting dan merupakan kebutuhan yang dibenarkan oleh agama. Bahkan, menjadi wasilah atau perantara untuk menjaga agama mengatur dunia.

Dengan demikian, merupakan kesalahan apabila ayat di atas dijadikan dalil untuk melemahkan aktifitas perempuan dalam dunia politik. Sebab, tidak ada garansi kaum Adam akan lebih baik dari perempuan.

Baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki potensi yang sama dan memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

 

 

Bagikan Artikel ini:

About Faizatul Ummah

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Bendahara Umum divisi Politik, Hukum dan Advokasi di PC Fatayat NU KKR

Check Also

gempa masa nabi

Gempa Masa Nabi dan Umar bin Khattab, Apakah karena Tidak Menerapkan Sistem Khilafah?

“NKRI diadzab dengan bencana (gempa) karena anti khilafah”, “khilafah adalah solusi segala problem umat dan …

istri

Fikih Politik Perempuan (3): Haruskah Istri Menaati Suami dalam Pilihan Politik?

Harus diakui, perempuan masih menjadi kelompok rentan di negeri ini dalam segala bidang, tak terkecuali …