istri
sikap istri

Fikih Politik Perempuan (3): Haruskah Istri Menaati Suami dalam Pilihan Politik?

Harus diakui, perempuan masih menjadi kelompok rentan di negeri ini dalam segala bidang, tak terkecuali di ruang politik. Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam politik cukup tinggi. Tentu kita masih ingat kejadian seorang ibu yang mengalami kekerasan fisik gegara mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017 silam.

Dalam lingkungan rumah tangga hak politik perempuan (istri) seringkali dikebiri, dipaksa mengikuti pilihan politik suami. Suami sebagai kepala rumah tangga bertindak seolah-olah memiliki hak mutlak mengatur pilihan politik istri.

Maka, perlu penjelasan bagaimana sebenarnya hukum Islam (fikih) memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam menggunakan hal pilihnya.

Pertama yang harus dijelaskan adalah soal kewajiban istri untuk menaati suami. Apakah istri mutlak harus taat kepada suami dalam segala hal? Atau ada batas ketaatan istri terhadap suami?

Allah berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…”. (QS. Al Nisa’: 34).

Ada hadits Nabi riwayat Imam Baihaqi, Imam Abu Daud dan lainnya yang berbicara tentang keharusan seorang istri untuk taat kepada suaminya karena besarnya gak suami terhadap istri.

“Dari Qais, ia berkata, “Ketika aku tiba di Desa Hirah, Aku melihat penduduknya bersujud kepada tokoh masyarakat dan pemimpin mereka. Dalam hati aku berkata bahwa kami lebih berhak sujud kepada Rasulullah. Ketika kembali menemui Rasulullah, aku menceritakan semua itu, dan aku katakan kami berhak sujud kepadamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata, “Jangan kalian lakukan. Bagaimana pendapatmu bila melewati makamku kelak, apakah kalian akan bersujud “? Aku menjawab, “Tidak”. Lanjut beliau, “jangan kalian lakukan, kalau boleh memerintahkan manusia bersujud kepada sesamanya, niscaya aku perintahkan para wanita itu untuk sujud kepada suami mereka karena besarnya hak suami yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka”.

Dalam al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, berdasarkan pada ayat dan hadits di atas para ulama sepakat bahwa ketaatan istri terhadap suami hukumnya wajib. Namun perlu diingat, mereka juga sepakat bahwa kewajiban mentaati suami tidak berlaku secara mutlak, ada batasnya. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami, baik hal secara ekonomi maupun hak-hak yang lain.

Hak istri yang bersifat ekonomi dan non ekonomi dijelaskan oleh Syaikh Wahbah al Zuhaili dalam Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu. Hal ekonomi adalah mahar dan nafkah, sedangkan hak non ekonomi adalah perlakuan yang baik, interaksi yang menyenangkan dan keadilan.

Termasuk hal istri yang harus dihormati oleh suami adalah pilihan politik. Suami tidak boleh mengintervensi istri untuk memilih calon tertentu.

Allah berfirman, “Dan orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar…”. (QS. Al Taubah: 71)

Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan atau suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Baik suami maupun istri harus menerima dan menghormati hak pasangannya.

Dalam ruang publik Islam juga tegas mengatakan, berdasarkan ayat di atas, kesetaraan peran publik antara laki-laki dan perempuan. Termasuk ruang publik itu adalah pilihan politik. Tegas kata, hak perempuan dalam politik harus dilindungi. Hal ini seperti disampaikan pada Muktamar NU ke 30.

Selama ini dan terus berlangsung sampai saat ini hak politik perempuan masih bersifat semu. Hak politik perempuan masih di ketiak dominasi kaum laki-laki. Padahal, Islam tidak mengajarkan hal itu. Maka, terasa aneh kalau kemudian terjadi fenomena suami atau laki-laki mengkebiri hak politik perempuan.

Bagikan Artikel ini:

About Faizatul Ummah

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Bendahara Umum divisi Politik, Hukum dan Advokasi di PC Fatayat NU KKR

Check Also

gempa masa nabi

Gempa Masa Nabi dan Umar bin Khattab, Apakah karena Tidak Menerapkan Sistem Khilafah?

“NKRI diadzab dengan bencana (gempa) karena anti khilafah”, “khilafah adalah solusi segala problem umat dan …

al-quran

4 Prinsip dalam al Qur’an Menangkal Corak Ekstremisme dalam Beragama

Tak bisa dipungkiri, fenomena ghuluw dalam beragama akhir-akhir ini menciptakan nuansa teror dalam masyarakat. Ghuluw …