Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Nahdlatul Ulama melalui Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah pada Muktamat Ke-34 di Lampung mengeluarkan hasil keputusan bahwa haram merampas tanah yang telah digarap oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Keputusan tersebut tentu tidak keluar begitu saja, namun telah mempertimbangkan berbagai aspek dan berbagai kajian secara akademis dan keilmuan agama.
Seperti yang diketahui bahwa memang banyak sekali tanah yang ditempati oleh masyarakat selama bertahun-tahun namun begitu pemerintah memerlukan seringkali langsung diambil, disinilah kemudian dibutuhkan rasa keadilan bersama sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, maka NU melihat untuk hal yang semacam ini sejatinya pemerintah merekognisi tanah yang telah ditempati, memberikan legal formal kepemilikan atas lahan garapan yang dikelola bertahun-tahun oleh rakyat baik melalui proses iqtha pemerintah maupun ihya.
“Pemerintah diharamkan merampas tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati rakyat. Pemerintah justru seharusnya merekognisi tanah tersebut. Pemerintah harus melindungi aset rakyat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bahkan pemerintah wajib merekognisi dalam bentuk sertifikat kecuali jika terbukti proses iqtha tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan,” kata Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar NU KH Abdul Ghofur Maemoen dikutip dari laman NU, seperti dikutip dari laman detik.com Rabu (29/12/2021).
Pria yang akrab disapa Gus Ghofur mengatakan sebenarnya keadilan dan kemaslahatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tanpa rekognisi, rakyat yang mengelola lahan selama bertahun-tahun sangat rentan mengalami penggusuran dan terlibat dalam konflik-konflik agraria.
Gus Ghofur menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya (pengelolaan lahan).
“Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut,” ujar Gus Ghofur.
